Target Wagub Rano untuk PMI DKI: Percepatan Digitalisasi dan Integrasi Data Donor Darah

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka Musyawarah Kerja Provinsi (Mukerprov) Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Tahun 2026 di Gedung Muhammadiyah, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/1). Dalam agenda tersebut, Rano menekankan pentingnya percepatan transformasi layanan kemanusiaan yang terintegrasi dan berbasis digital.

Rano menilai tema Mukerprov tahun ini sangat relevan dengan tantangan perkotaan yang semakin kompleks. PMI DKI Jakarta didorong untuk memperkuat peran sebagai organisasi kemanusiaan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

"Dengan mengusung tema Percepatan Digitalisasi dan Integrasi Layanan, PMI DKI Jakarta harus memperkuat transformasi menuju organisasi kemanusiaan yang modern, responsif, dan tepercaya dalam menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin dinamis," tuturnya.

Menurut Rano, Mukerprov menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah gerak organisasi dengan kebutuhan masyarakat. Forum ini juga menjadi momentum memperluas jangkauan layanan kemanusiaan yang inklusif dan berkelanjutan.

"PMI adalah tempat pengabdian, bukan tempat mencari kekayaan. Ini adalah tugas mulia, sumbangsih nyata bagi kemanusiaan. Karena itu, nilai dasar dan semangat pengabdian PMI harus terus dijaga," ujarnya.

Rano mendorong PMI DKI Jakarta untuk menyusun roadmap digitalisasi yang jelas dan terukur. Roadmap tersebut diharapkan mencakup tata kelola organisasi, pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga pembinaan relawan.

"PMI perlu memiliki roadmap digitalisasi yang jelas, bertahap, dan terukur, mencakup tata kelola organisasi, pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, serta pembinaan relawan," terangnya.

Selain transformasi digital, Rano juga menekankan pentingnya integrasi sistem dan data antarunit PMI. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dinilai menjadi kunci agar transformasi berjalan optimal.

Ia juga meminta PMI DKI Jakarta menyusun program kerja yang realistis, efisien, dan berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia usaha, dan komunitas sosial juga didorong agar layanan kemanusiaan semakin luas jangkauannya.

Rano turut mengingatkan pentingnya tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Setiap dukungan dan pendanaan yang diterima PMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Rano menyoroti peran vital PMI dalam layanan donor dan distribusi darah. Ia menyebut kebutuhan darah di Jakarta sangat tinggi, sementara kapasitas pengumpulan darah harian masih belum sebanding dengan jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan.

"Musyawarah ini diharapkan dapat melahirkan keputusan-keputusan strategis dan inovatif, sekaligus memperkuat sinergi antara PMI dan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan kemanusiaan yang inklusif dan berkelanjutan," tandasnya.

Rano juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus dan relawan PMI DKI Jakarta atas dedikasi mereka. Kontribusi PMI dinilai sangat signifikan, baik dalam penanganan situasi darurat, bencana, maupun penyediaan layanan darah bagi sistem kesehatan ibu kota.