Rencana Pemerintah Bantu Modal UMKM Mitra MBG Direspons Positif

JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung rencana pemerintah untuk membantu UMKM mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendapatkan modal usaha hingga 500 juta rupiah. Sebelumnya, pemerintah berencana menggandeng sejumlah bank untuk memberikan akses modal bagi UMKM yang terlibat dalam program MBG.

"Ini adalah bentuk konkret afirmasi dan keberpihakan pemerintah kepada pebisnis UMKM," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/1).

Dia mengatakan vendor MBG ini nantinya tidak hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar. "Anggaran untuk pelaksanaan MBG ini sangat besar, karena itu, manfaatnya harus dirasakan semua pihak. Termasuk dalam memberdayakan ekonomi kecil dan menengah," ujarnya.

Menurutnya, UMKM yang berdaya mampu membuka lapangan pekerjaan di sekitarnya. Sebab, peredaran uang terdistribusi secara merata, karena semua memiliki akses yang sama dalam berusaha dan bekerja.

Meski demikian, seluruh UMKM yang ingin terlibat harus memenuhi ketentuan dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. "Makanan yang diproduksi harus berkualitas, mampu memproduksi sesuai kebutuhan, bisa mendistribusikan tepat waktu, dan usahanya benar-benar layak dan perlu dibantu," tambah Saleh.

Selain itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengawasi seluruh UMKM yang terlibat. Apabila ada yang dinilai kurang, dapat menyampaikan ke pihak pemerintah atau langsung kepada pihak UMKM-nya.

"Pengawasan hendaklah didasarkan pada niat baik untuk peningkatan kualitas. Saran dan masukan konstruktif sangat diperlukan," pungkasnya.

Gandeng Perbankan

Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk MBG.

Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

Dia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.

Maman menambahkan, dengan adanya program MBG, akan ada sekitar 7–8 miliar rupiah dana yang berputar di masing-masing desa di seluruh Indonesia.

Biasanya, lanjut Maman, dalam satu tahun, dana yang bergulir di desa sekitar 1–2 miliar rupiah dan sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur desa.