Purbaya Pilih Perlebar Defisit: Jangan Sampai Krisis 1998 Terulang!

JAKARTA – Defisit anggaran yang melebar mencerminkan meningkatnya tekanan antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan penerimaan yang belum sepenuhnya pulih.

Di satu sisi, pemerintah didorong untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi lewat belanja, subsidi, dan program perlindungan sosial. Namun di sisi lain, ruang fiskal menjadi makin sempit karena penerimaan pajak dan nonpajak tak selalu bergerak secepat belanja.

Kondisi ini membuat pengelolaan fiskal dituntut lebih cermat, agar defisit tetap berfungsi sebagai alat stimulus ekonomi, bukan justru menjadi beban jangka panjang bagi stabilitas keuangan negara.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen guna mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997-1998.

Menurutnya, keputusan memperlebar defisit bukanlah pilihan yang mudah.

Namun, langkah itu dinilai perlu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan.

“Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kita kayak (krisis ekonomi) 1998 lagi,” kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026.

Sebagai informasi, realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut melebar dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen PDB.

Realisasinya pun nyaris menyentuh batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sementara, APBN 2026 disepakati dengan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

Adapun langkah pemerintah memperlebar defisit fiskal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak.

Namun, Purbaya menjelaskan bahwa secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen.

Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.