Prabowo: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Era Prabowo-Gibran

JAKARTA - Hasil Kongres Luar Biasa Partai Gerindra menghasilkan lima keputusan dan yang paling disorot adalah keputusan terakhir yang meminta Prabowo Subianto kembali menjadi calon Persiden dari Partai Gerindra untuk Pilpres 2029 mendatang. Fenomena tersebut baru pertama kali terjadi, di mana partai penguasa baru 100 hari memimpin, tetapi sudah memutuskan capres partainya untuk pilpres lima tahun mendatang.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Jumat (14/2) mengatakan dengan keputusan tersebut berarti menutup mimpi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk jadi presiden, karena Prabowo sudah siap untuk periode 2029-2034.

“Prabowo ingin dua periode dan tidak benar spekulasi dan rumor bahwa ada skenario Prabowo hanya dua tahun berkuasa, lalu Gibran naik jadi Presiden tanpa pemilu. Prabowo yakin dia sehat dan siap memimpin dua periode,” kata Hardjuno.

Kendati Prabowo benar pernah berjanji akan hal itu saat menang pilpres karena bantuan Jokowi, namun dalam politik janji seperti itu bisa saja tidak tidak digubris sebagaimana Jokowi juga mengabaikan PDIP yang mengantarkannya menjadi walikota, Gubernur, dan presiden.

“?Perkawanan memang penting, tetapi kepentingan bangsa jauh lebih penting. Apalagi, bagi Presiden, sumpah jabatannya demi bangsa dan negara. Prabowo sendiri pernah mengatakan siap matiuntuk bangsa. Kalau nyawanya saja diserahkan apalagi perkawanan yang semu? Prabowo harus memilih demi bangsa sehingga dia tidak dicap sebagai pihak yang tidak tahu berterima kasih,” katanya.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan yang diminta terpisah mengatakan Prabowo jangan berat karena merasa berutang budi kepada teman, tetapi utang budi harus ditunjukkan kepada 280 juta rakyat Indonesia yang sudah memilihnya.

“Urutan emosional harus urutan terakhir. Sumpah jabatan itu kepada Tuhan dan rakyat. Jadi bagi pemimpin bangsa yang besar harus lebih mengutamamakan kepentingan rakyat. Apa yang terjadi jika kita mengingkari jabatan? penyesalan, karma. Apa yang ditanam, itu yang akan dituai,” katanya.

Kalau pemimpin terus hanyut dengan utang budi, maka dia tidak akan ambil tindakan yang benar, yaitu kepastian hukum.Padahal, kalau mau lepas menjadi negara terbelakang, maka harus berani melihat ke depan seperti Singapura yang bisa hebat hanya dengan memberi kepastian hukum.

Prabowo kata Anthony mendapat dukungan yang kuat dari rakyat, terlihat pada popularitasnya yang tinggi. Hal itu karena rakyat yakin, Prabowo mengerti masalah bangsa dan mau memperbaiki masalah tersebut seperti, swasembada pangan, gizi anak-anak, pengetatan anggaran belanja negara, dan tekad memberantas korupsi.

“Presiden berjanji tidak ada yang kebal hukum dan banyak yang percaya Prabowo mau membuka semua praktik korupsi. Semua pihak yang selama ini kerap merasa bisa membeli hukum sehingga seenaknya melanggar dan melakukan kejahatan harus berhenti,” kata Anthony.

Termasuk parta-partai politik harus berbenah diri, karena semua partai terlibat. Kalau mereka menjadi pendukung Pemerintah, maka harus bersatu memberantas korupsi yang membangkrutkan.

“?Kalau Pemerintah dapat dipercaya, investasi akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu meminta-minta mereka masuk menanamkan modal. Kita tidak usah mengundang, cukup menunjukkan dengan bukti,” katanya.

Investor dari negara maju pasti mau menempatkan dananya kalau tidak ada potongan sana-sini yang tidak jelas. Mereka pasti akan memegang prinsip percuma memberikan kalau rakyat tetap miskin dan yang kaya raya adalah pejabat yang korup. Kalau perilaku birokrasi masih korup, maka mereka tidak akan membantu.

Mereka akan menganggap semua yang bantuan yang diberikan sia-sia. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah berkali-kali dibagikan, tetapi tingkat kemiskinan tidak turun, karena penerima menggunakan untuk berjudi online, membeli rokok, dan dikorupsi oleh oknum pejabat.