Prabowo Ingin Kabinetnya Hemat dan Komitmen Berantas Korupsi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra mengatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto meminta kepada para partai politik agar tak menugaskan para menteri untuk cari uang dari APBN, demi memberantas korupsi.

Dia mengatakan jika melihat kilas balik, terjadi oknum-oknum yang terjerat masalah hukum karena "bermain" dengan APBN. Misalnya, kata dia, di dalam kementerian yang dipimpin oknum itu ada proyek-proyek yang menggunakan APBN.

"Secara spesifik dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10).

Dia mengatakan bahwa menteri-menteri yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan itu bakal berasal dari unsur partai politik.

Sejauh ini, dia mengatakan bahwa sudah menerima informasi terkait jumlah dan nomenklatur kementerian-kementerian yang akan terbentuk di era Prabowo Subianto. Dia pun tak menampik bahwa jumlah kementerian bakal berkisar 44-46 kementerian. "Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya, kemudian bermanfaat buat rakyat," kata dia.

Menurut dia, jumlah kementerian yang nantinya bakal ada untuk pemerintahan selanjutnya itu bakal berfokus untuk menunaikan janji kampanye dari Prabowo Subianto. "Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing, maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata dia.

Selain itu, menurutnya, DPR RI pun bakal menyesuaikan jumlah komisi-komisi dengan jumlah kementerian. Maka dari itu, menurut dia, DPR masih terus berkoordinasi dengan calon pemerintahan yang baru.

"Nanti diharapkan Senin pada saat rapat pimpinan dan badan pemusyawaratan itu sudah mendekati fix," kata dia.

Sebelumnya, calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto telah mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta (10/10).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa saat ini zaman digital yang serba cepat sehingga partai politik diminta untuk tidak mencoba-coba mencari uang dari APBN.

Walaupun demikian, Prabowo mengakui setiap institusi maupun organisasi, termasuk parpol membutuhkan uang. Akan tetapi, lebih baik mencarinya dengan cara yang halal dan baik.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa pemerintahannya kelak akan mengelola kekayaan negara dengan baik sehingga dapat mendukung semua institusi di Tanah Air. "Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia, sekitar 90.000 hektare lebih panjang pantai kita. Kita bisa buat budi daya ikan dan sebagainya," jelasnya.