Politik Identitas Bakal tak Laku, tapi Siap Dipakai di Pemilu 2024

Nurul Fitri Ramadhani, The Conversation

Politik identitas kerap dikaitkan dengan agenda, aksi, dan aktivitas politik oleh anggota kelompok berbasis identitas. Mereka mengorganisasi dan memobilisasi diri untuk melawan ketidakadilan karena struktur, sistem, atau praktik hegemoni yang dialami kelompoknya.

Praktik politik identitas lahir di Amerika Serikat (AS) pada 1974 dengan misi melawan ketidakadilan berbasis ras, kelas, gender, etnisitas dan kelompok minoritas sosial lainnya. Contohnya adalah perjuangan perempuan kulit hitam di AS yang saat itu menjadi warga kelas dua.

Kala itu, yang diperjuangkan adalah kesetaraan untuk semuanya tanpa mengabaikan kepentingan bersama.

Namun, para intelektual di bidang politik berpendapat bahwa politik identitas dalam masyarakat demokratis modern dan konteks elektoral zaman sekarang ini nuansanya sangat berbeda. Politik identitas yang dulunya merupakan alat perjuangan, sekarang bergeser menjadi alat perebutan kekuasaan oleh elit politik untuk meraih suara dalam pemilu, dengan cara menciptakan rasa takut dan benci masyarakat terhadap lawan politiknya.

Masyarakat Indonesia, khususnya warga ibu kota Jakarta dan sekitarnya, tentu masih ingat panasnya suasana politik dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta (Pilgub) 2017. Sejumlah riset menunjukkan bahwa Pilgub DKI menjadi salah satu kontes politik yang sangat kental dengan nuansa politik identitas. Nuansa itu bahkan terus berlanjut hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pilgub 2017 dan Pilpres 2019 diwarnai oleh isu agama, mulai dari kasus penistaan agama Islam oleh petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub, strategi mendulang suara pemilih Muslim dengan memanfaatkan Aksi 212 oleh kandidat calon gubernur Anies Baswedan, dukungan oleh ijtima' ulama Gerakan Nasional Penjaga Fatwa (GNPF) MUI untuk kandidat calon presiden Prabowo Subianto, hingga langkah petahana Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminang Ma'ruf Amin - petinggi Nadhlatul Ulama - sebagai calon wakil presiden).

Kini, jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pertanyaan seputar apakah politik identitas akan kembali dieksploitasi oleh para elit politik mulai bergulir.

The Conversation Indonesia mengadakan diskusi dengan para pakar di bidangnya mengenai isu ini. Para pakar tersebut sepakat bahwa politik identitas kemungkinan besar tidak akan laku lagi untuk digunakan sebagai alat menarik suara pemilih.

Ini secara tidak langsung menunjukkan masyarakat Indonesia, terutama pemilih muda dari kalangan milenial dan generasi Z, sudah makin kritis.

'Pasar' politik identitas menurun

Menurut Ismail Fahmi, dosen informatika dari Universitas Islam Indonesia (UII), politik identitas masih akan digunakan dalam konteks negatif untuk menyerang lawan politik dalam Pemilu 2024 nanti, namun tidak untuk mempromosikan pasangan calon (paslon) karena tidak akan laku lagi.

Pihak yang berkontestasi, misalnya, masih bisa menggunakan Gerakan 212 untuk menjelekkan lawan politiknya. Namun, mereka tampaknya tidak akan berani menyatakan bahwa mereka didukung oleh 212. Ini karena generasi pemilih masa kini sudah lebih kritis, sehingga mereka sadar bahwa dukungan kelompok tertentu tidak berhubungan dengan kualitas program yang ditawarkan oleh paslon itu.

Argumentasi Ismail ini sejalan dengan hasil pengamatan Provetic Indonesia, lembaga konsultan berbasis analisis data, yang menemukan bahwa berdasarkan jumlah percakapan di dunia maya dan ketertarikan pengguna internet, terjadi perubahan perilaku konsumsi informasi dari sebelum pandemi COVID-19 ke masa setelah pandemi.