Pilkada Jakarta Mesti Berintegritas dan Beretika

JAKARTA – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024 harus menjunjung tinggi integritas dan beretika. “Saya mendukung Pilkada Jakarta yang beritegritas,” tandas Penjabat Gubernur Provinsi Jakarta, Teguh Setyabudi, Selasa (5/11).

Teguh menyebut, untuk mewujudkan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak mungkin hanya diserahkan kepada penyelenggara saja. Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), perlu melibatkan pemerintah daerah, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), beserta seluruh pemangku kepentingan.

Dia member contoh, dari jajaran Pemprov Jakarta sejak tahap persiapan program dan perencanaan anggaran hingga kini terus bersama memantau tahapan pelaksanaan pilkada. Harapannya, agar setiap tahapan bisa terlaksana dengan baik.

“Kami juga memantau pengaduan-pengaduan. Syukurlah di Jakarta minim pengaduan, hanya ada delapan. Mudah-mudahan tidak tambah,” harap Teguh. Kemudian untuk menjaga iklim kondusif, Teguh menegaskan, Pemprov akan menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia menjelaskan, deklarasi netralitas ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk menutup celah-celah agar pilkada dapat terlaksana dengan baik, beretika, dan berintegrasi. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) Heddy Lugito berharap dengan koordinasi dan persiapan matang, dapat meminimalkan pelanggaran pilkada.

Dia optimis setelah pilkada, tidak ada pengaduan ke DKPP. Karena jajaran KPU dan Bawaslu dapat menjaga etika dan integritas. Sekretaris DKPP, David Yama, mengungkapkan, berdasarkan data1 Januari hingga 4 November, pengaduan yang masuk 584. Jumlah ini dua kali lipat dari tahun lalu yang mencapai 325 pengaduan. Dari jumlah tersebut, 270 sudah siap disidangkan. Lalu, sebanyak 173 sudah diputus.

Data aduan tercatat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk Jakarta di urutan 26 karena hanya ada delapan aduan. “Data ini menunjukkan kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi akan pengawasan dalam proses pilkada,” tutur David.

Nasib relawan

Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga, Rano Karno berjanji memperhatikan nasib relawan kesehatan. “Wajib hukumnya bagi pemerintah daerah Jakarta memikirkan relawan-relawan kesehatan,” kata Rano. Dia menyebut relawan kesehatan berperan ketika masyarakat membutuhkan tenaganya yang saat ini masih terbatas.

Rano mengaku banyak berdiskusi mengenai berbagai persoalan kesehatan Jakarta dengan relawan. Dia juga mengapresiasi para relawan yang telah rela membantu masyarakat Jakarta dalam mendapatkan akses fasilitas kesehatan.

Rano mengaku banyak mendengarkan cerita relawan yang kesehariannya bekerja mengabdikan diri. Mereka ada yang membantu pasien rumah sakit, memberikan penjelasan tentang BPJS Kesehatan, dan segala macam. Dia berharap para relawan terus semangat menjadi agen perubahan bagi Jakarta khususnya bidang kesehatan.

Sedangkan pasangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut satu Suswono memperkenalkan program Dana Operasional Rumah Ibadah (DORI) yang bisa dipakai untuk mendorong pemberdayaan umat.

“Inisiatif DORI bertujuan memberikan dukungan finansial operasional rumah ibadah,” tuturnya. Namun, diharapkan dana ini untuk semua rumah ibadah, tidak hanya tertentu. Sebab program-program pasangan Ridwan-Suswono sering dikritik karena hanya mengutamakan untuk agama tertentu.