Perkuat Ketahanan Pangan, Pemprov DKI Prioritaskan Anggaran APBD 2026

Jakarta - Ketahanan pangan dan penanganan stunting menjadi bagian dari program strategis untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

“Terkait ketahanan pangan, kami telah mengoptimalkan pengembangan 'urban farming' (pertanian perkotaan) di seluruh wilayah Jakarta melalui pembentukan 100 kampung mandiri pangan berbasis RW," kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9).

Selain itu, pasar induk dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan juga memanfaatkan platform digital untuk distribusi dan pemasaran produk.

"Bahkan sejak 2022 kami telah melaksanakan 'contract farming' (perjanjian dengan petani dan perusahaan) dengan berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan stok pangan,” ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Pemprov DKI juga fokus pada program strategis, antara lain peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan transportasi publik dan kemacetan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta penanggulangan banjir.

Untuk penanganan stunting, Pemprov DKI secara konsisten menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita stunting, anak dengan masalah gizi serta ibu hamil, terutama yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK). Pendistribusian makanan dilakukan berdasarkan data "by name by address" (BNBA).

Selanjutnya, dalam peningkatan kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Upaya yang kami jalankan mencakup pemanfaatan teknologi pembelajaran, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan kualitas tenaga pengajar," ujar Rano.

Lalu, dalam hal pengelolaan transportasi publik dan kemacetan, Pemprov DKI telah melakukan sejumlah langkah, seperti rekayasa lalu lintas jangka pendek berupa penutupan putar balik (U-Turn) dan penerapan sistem satu arah (SSA).

Kemudian, pengaturan fase lalu lintas, perbaikan geometrik ruas jalan dan persimpangan, penertiban parkir liar hingga kebijakan ganjil-genap.

Selain itu, Pemprov juga mulai memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen lalu lintas.

Transportasi publik juga telah diintegrasikan dengan sistem "park and ride" di beberapa titik pada perimeter Jakarta.

"Kami ingin memastikan layanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau dan merata dapat dinikmati seluruh warga, termasuk di kawasan padat penduduk," katanya.

Adapun terkait program PTSL, Pemprov DKI sejak 2018 hingga 2023 telah bekerjasama dengan instansi vertikal untuk menyelesaikan sertifikasi tanah.