Peninjauan Lokasi Lahan untuk Sekolah Rakyat di Hulu Sungai Utara

Doc: Antara

Ket. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Sahrujani (kiri) meninjau lokasi yang direncanakan akan dibangun sekolah rakyat di Padang Golf Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten HSU, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu, (18/6/2025).

HSU, Kalsel - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahrujani dan Tim Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meninjau lahan seluas 10 hektare untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Padang Golf Kecamatan Amuntai Utara.

Sahrujani di Amuntai, Kabupaten HSU, Rabu, mengatakan lahan tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto mendirikan Sekolah Rakyat agar anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan akses pendidikan di Kabupaten HSU.

Ia menyampaikan pertemuan dengan Kementerian PU juga membahas rencana penentuan lokasi lahan yang dipersiapkan Pemkab HSU, mencakup kriteria bangunan Sekolah Rakyat, jumlah siswa, gedung, bangunan ruang, hingga penyediaan fasilitas pendukung.

"Kami siap menyediakan lahan 20 hektare sesuai syarat yang diminta Kementerian PU, secara cepat ditindaklanjuti kementerian dan menurunkan satker, sehingga tidak ada keraguan bahwa HSU bisa menerima program ini," kata Sahrujani.

Dia berharap kolaborasi Pemkab HSU dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial (Kemensos) segera direalisasikan sebagai upaya membuka akses pendidikan, terutama bagi keluarga miskin dan anak-anak di HSU.

Sebelumnya, Bupati HSU telah memberi pemaparan mengenai program pembangunan Sekolah Rakyat di hadapan jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Ditjen PS) Kementerian PU.

Sementara itu, Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian PU Ricky Abel menyebutkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di HSU memenuhi syarat teknis, karena satu hamparan dan lahan telah siap bangun, sehingga memperkuat proses verifikasi.

"Hasil dari pemantauan lahan yang disediakan Pemkab HSU, struktur tanah tidak masalah dan bukan daerah banjir serta status tanah merupakan aset daerah," katanya.

Dia menambahkan, hasil peninjauan tersebut akan disampaikan ke Ditjen PS Kementerian PU, kemudian dilanjutkan pada tahapan pembangunan.