Pemkab Tala Kalsel Salurkan Beras ke 13.933 Kepala Keluarga

Doc: ANTARA/HO-Diskominfo Tanah Laut

Ket. Penjabat Bupati Tanah Laut H Syamsir Rahman didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Setda Kalsel) Sulkan melepas armada pengangkut Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah 2023 tahap dua di Halaman Stadion Pertasi Kencana Pelaihari, Senin(6/11).

PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan pangan cadangan beras tahap dua kepada 13.933 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Bantuan pangan berupa beras ini dibagikan pada 11 kecamatan di Tanah Laut oleh setiap camat dan lurah atau kepala desa masing-masing," ujar Penjabat Bupati Ranah Laut Syamsir Rahman di Pelaihari, Senin.

Syamsir mengatakan penyaluran bantuan cadangan beras tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat.

"Tanpa ada iming-iming atau balas budi apapun, murni karena kepedulian pemerintah," kata Syamsir.

Syamsir menekankan pemberian bantuan beras sebanyak 10 kilogram per kepala keluarga tersebut tepat sasaran kepada warga yang berhak.

"Adanya pembagian beras ini diharapkan bisa mencegah terjadinya inflasi dan dapat mengurangi angka stunting di Tanah Laut," ungkap Syamsir.

Syamsir juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 10 kepala keluarga penerima manfaat tersebar pada lima kelurahan Kecamatan Pelaihari.

Bantuan beras tersebut merupakan bantuan pangan cadangan beras dari pemerintah pusat yang dikelola Bulog.

Bukan itu saja, Penjabat (Pj) Bupati Tanah Laut (Tala) juga sempat mengatakan segala bentuk pembangunan di kabupaten ini harus memberikan dampak nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Hal ini merespon adanya berbagai pandangan dan kritikan dari masyarakat umum atas pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala)," ujar H Syamsir Rahman.

Menurutnya, penilaian datang dari masyarakat sangat membantu mengawal dan mengawasi setiap pembangunan yang ada.

"Kritikan masyarakat itu bagus. Makanya, kita harus memperhatikan dampak atas pembangunan yang dilakukan. Jangan sekedar menjalankan program saja," tegasnya.