Pemkot Mataram Lanjutkan Pendistribusian Banpang untuk 46.983 PBP, Ini Kriteria dan Cara Dapatnya

MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melanjutkan pendistribusian program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 46.983 penerima bantuan pangan (PBP) di Kota Mataram tahun 2026.

"Hari ini Rabu, (1/4), kami melanjutkan pendistribusian bantuan pangan kepada PBP di 47 kelurahan se-Kota Mataram," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Sudirman, di Mataram, Rabu.

Sebelumnya, bantuan pangan untuk jatah Februari-Maret 2026, sudah didistribusikan ke PBP di tiga kelurahan se-Kota Mataram, sebelum masuk libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pendistribusian dilakukan sebagai tanda pencanangan bantuan pangan tahun 2026, sedangkan sisanya dilanjutkan hari ini. Dengan pertimbangan, jika pendistribusian dilakukan saat cuti dan libur Idul Fitri dikhawatirkan tidak bisa terserap maksimal.

Atas pertimbangan itu, dari 50 kelurahan se-Kota Mataram, DKP hanya mendistribusikan ke tiga kelurahan, yakni Kelurahan Dasan Agung Baru sebanyak 274 PBP, Mataram Barat sebanyak 205 PBP, dan Monjok Timur sebanyak 241 PBP.

"Sementara sisanya di 47 kelurahan, kami distribusikan mulai hari ini dan ditargetkan rampung seminggu ke depan," katanya.

Dalam pendistribusian itu, masing-masing kepala keluarga (KK) atau PBP mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang merupakan jatah untuk bulan Februari dan Maret 2026, diambil di kantor kelurahan masing-masing.

"Satu bulan setiap KK mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng," katanya.

Program bantuan pangan pemerintah, katanya, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin atau rentan, mencegah rawan pangan, menurunkan angka stunting, dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Diharapkan bantuan pangan yang diterima dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat setelah Idul Fitri," katanya.

Di sisi lain, Sudirman mengatakan, total PBP di Kota Mataram tahun 2026 tercatat sebanyak 46.983 KK. Jumlah itu bertambah sekitar 15.000 KK dari penerima tahun 2025 sebanyak 31.046 KK.

"​Penambahan tersebut sebagai respons atas usulan dari aparat paling bawah yakni kepala lingkungan dan lurah yang kemudian diproses oleh pemerintah pusat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," katanya.

Sementara menyinggung tentang kualitas beras, Sudirman mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari PBP terkait kualitas dan volume beras bantuan yang diterima.

"Sebelum bantuan didistribusikan, kami bersama tim sudah turun langsung ke gudang Bulog untuk memastikan kualitas beras yang akan didistribusikan. Alhamdulillah, sejauh ini belum pernah ada penerima yang protes kualitas beras yang diberikan," katanya. Ant