Pemberantasan Korupsi Sangat Jauh dari Harapan Masyarakat

JAKARTA - Kondisi capaian pemberantasan korupsi saat ini sangat jauh dari yang dijanjikan dalam visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa jabatan yang kedua. Kinerja pemberantasan korupsi pemerintah sangat jauh dari harapan masyarakat.

"Janjinya penguatan KPK yang terjadi justru pelemahan. Kondisi KPK saat ini berada di titik nadir dengan status Ketua KPK sebagai tersangka korupsi," kata Guru Besar Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Antun Mardiyanta, kepada Koran Jakarta, Minggu (10/12).

Mardiyanta mengatakan ruang gerak pemerintah untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dalam sisa periode pemerintahan yang hanya satu tahun ini sangat terbatas, di tengah kinerja pemberantasan korupsi yang sangat terpuruk, dengan kondisi KPK yang semakin melemah.

"Pilihan prioritas kebijakan pemerintah untuk fokus membangun kredibilitas penegak hukum pada sisa masa satu tahun masa kabinet, salah satunya untuk meningkatkan capaian kinerja pemberantasan korupsi sangat mudah dipahami, kalau tidak justru dapat dikatakan sudah terlambat," katanya.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK), tambah Mardiyanta, juga jauh dari target. Tidak ada pilihan lain, di sisa masa jabatan Presiden Jokowi yang kedua ini, untuk mengedepankan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, meningkatkan akuntabilitas, menghindari konflik kepentingan, membangun kepercayaan publik, meningkatkan indeks persepsi korupsi.
Halaman Selanjutnya....