Nasib Pengungsi Rohingya, 3 Solusi bagi Pemerintah Tangani Isu Kemanusiaan

Rizka Fiani Prabaningtyas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Faudzan Farhana, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Irin Oktafiani, dan Tri Nuke Pudjiastuti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dunia baru saja memperingati 75 tahun Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember lalu. Pada bulan ini pun berlangsung Global Refugee Forum yang kedua di Jenewa, Swiss. Namun tampaknya komitmen komunitas global terhadap perlindungan HAM dan kemanusiaan masih harus dipertanyakan. Ini terutama berlaku bagi ASEAN dalam menghadapi isu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Di Indonesia, penanganan pengungsi Rohingya sedang mencuri perhatian publik seiring dengan berkembangnya pemberitaan tentang penolakan masyarakat di Aceh yang menjadi lokasi pendaratan ribuan pengungsi tersebut. Ini agak mengejutkan karena selama ini penduduk Aceh dikenal dengan praktik baik penyelamatan dan penerimaan pengungsi untuk perlindungan sementara.

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mencari solusi terbaik, baik respons kedaruratan maupun penyelesaian jangka panjang, demi menghindari risiko lebih besar di masyarakat, seperti kemungkinan terjadinya konflik sosial maupun terjadinya tragedi kemanusiaan lebih luas di Indonesia.

Situasi terkini di Aceh

Seiring dengan masih berlangsungnya konflik di Myanmar dan kondisi kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh yang memburuk, eskalasi gelombang pengungsi Rohingya yang tidak berkewarganegaraan ini diperkirakan masih akan terus terjadi.

Sejak 14 November hingga 10 Desember 2023, telah ada sembilan gelombang pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia melalui beberapa kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Pidie, Pulau Sabang, Bireun, dan Aceh Besar.

Isu penolakan marak di media massa dan media sosial berkelindan dengan narasi negatif terhadap keberadaan organisasi internasional, keterlibatan jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia, hingga opsi relokasi penampungan ke pulau terpencil.

Untuk memahami sikap dan kondisi sosio-kultural masyarakat lokal dalam menerima pengungsi Rohingya, sangat penting untuk menempatkan isu penolakan tersebut dalam konteks keterbatasan masyarakat lokal dalam memobilisasi bantuan dan mengakomodasi kebutuhan pengungsi dalam jumlah besar.

Hal ini menekankan perlunya penanganan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakpastian pandangan dan langkah penanganan menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di masyarakat dan pemerintah daerah ketika memberikan bantuan.

Apalagi jika dikaitkan dengan momentum jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Simpang siur informasi menjadi sangat mudah memicu sentimen negatif dan gejolak publik secara luas. Penyebarluasan berita bohong dan ujaran kebencian sangat rentan.

Padahal, fakta lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Aceh hingga saat ini masih konsisten dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pidie maupun yang masih terdampar di pinggir laut.

Solusi penanganan

Diskusi publik "Mencari Solusi Persoalan Pengungsi Rohingya di Indonesia" oleh Pusat Riset Politik BRIN pada 11 Desember 2023 lalu menawarkan beberapa solusi dengan melihat aspek domestik dan internasional dari isu pengungsi Rohingya yang kompleks ini.