MPR Bentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan
Peluncuran KKPB I Ketua MPR Ahmad Muzani, berpidato pada peluncuran Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).
Foto: Koran Jakarta/M FachriJAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) guna mengintegrasikan kebijakan lokal dari bupati, wali kota, maupun gubernur dengan visi nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pembentukan KKPB, yang berdekatan dengan Pilkada Serentak 2024, merupakan momentum yang tepat untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan.
“Hanya partisipasi yang aktif dari warga maka demokrasi bisa mendapatkan substansinya, bukan hanya prosedurnya saja,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (26/11).
Agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional, dia memandang perlu penyusunan suatu strategi yang tepat.
Menurut dia, kepentingan daerah dan nasional bisa makin terkait dengan suatu strategi yang komprehensif.
Muzani menyebutkan ada beberapa hal yang perlu untuk mengintegrasikan kepentingan lokal dengan visi nasional, salah satunya adalah sama-sama memiliki nilai kebangsaan. “Nilai kebangsaan adalah tetap dengan menjadikan nilai Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cara pandang yang sama untuk mengambil keputusan setiap kepala daerah,” katanya.
Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah serta Badan Legislasi untuk menyelaraskan kesinambungan kebijakan. Kemudian perlu dibentuk divisi pencapaian pembangunan daerah. “Dengan cara itu, tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu,” kata Muzani.
Ia berpendapat bahwa pilkada berfungsi sebagai mekanisme memilih kepemimpinan daerah dengan pemahaman akan kepentingan dan kebutuhan lokal. Selain itu, pilkada juga mencerminkan kedaulatan rakyat jika pelaksanaannya secara jujur, adil, dan transparan guna memperkokoh demokrasi.
Keberhasilan pilkada, kata dia, tidak hanya terletak pada penyelenggaraannya, tetapi seluruh elemen bangsa perlu berkontribusi menjaga integritas dan substansi proses demokrasi.
“Dengan keseluruhan hal itu, hasil pilkada siapa pun yang terpilih di masing-masing daerah dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Maju Berkelanjutan 2045,” katanya. Ant/S-2
Berita Trending
- 1 Ini yang Dilakukan Pemkot Jaksel untuk Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Jelang Natal
- 2 Kemendagri Minta Pemkab Bangka dan Pemkot Pangkalpinang Siapkan Anggaran Pilkada Ulang Lewat APBD
- 3 Natal Membangun Persaudaraan
- 4 Gelar Graduation Development Program Singapore 2024, MTM Fasilitasi Masa Depan Lebih Baik untuk Pekerja Migran
- 5 Gara-gara Perkawinan Sedarah, Monyet Salju Jepang di Australia akan Dimusnahkan
Berita Terkini
- Pemakzulan Presiden Yoon Picu Kekhawatiran Atas Kesiapan Militer Korsel Hadapi Ancaman Korut
- Pernah Satu Klub, Shin Tae-yong Bercerita Kedekatannya dengan Pelatih Timnas Vietnam
- Semoga Perdamaian Segera Terwujud, UNICEF Desak Perlindungan Anak-anak dari Pertumpahan Darah di Gaza
- Jonatan Tersingkir, Tidak Ada Wakil Indonesia di Final WTF 2024
- Genjot Pertumbuhan, Menaker Usul Materi Produktivitas Masuk Kurikulum Perguruan Tinggi