MPR Bentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA - Majelis Permu­syawaratan Rakyat (MPR) RI resmi membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) guna mengintegrasikan kebijakan lokal dari bupati, wali kota, maupun gubernur dengan visi nasional.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pembentukan KKPB, yang berdekatan dengan Pilkada Serentak 2024, merupakan momentum yang tepat untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan.

“Hanya partisipasi yang aktif dari warga maka demokrasi bisa mendapatkan substansi­nya, bukan hanya prosedurnya saja,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (26/11).

Agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional, dia memandang perlu penyusunan suatu strategi yang tepat.

Menurut dia, kepen­tingan daerah dan nasional bisa makin terkait dengan suatu strategi yang komprehensif.

Muzani menyebutkan ada beberapa hal yang perlu untuk mengintegrasikan kepenting­an lokal dengan visi nasional, salah satunya adalah sama-sama memiliki nilai kebangsaan. “Nilai kebangsaan adalah tetap dengan menjadikan nilai Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cara pandang yang sama untuk meng­ambil keputusan setiap kepala daerah,” katanya.

Selain itu, dia juga mendorong agar pe­me­rintah pusat dan daerah serta Badan ­Legislasi untuk menye­laraskan kesinambungan kebijakan. ­Kemudian perlu di­bentuk ­divisi pencapaian pembangunan daerah. “Dengan cara itu, tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu,” kata Muzani.

Ia berpendapat bahwa pil­­kada berfungsi sebagai me­kanisme memilih kepemimpinan daerah dengan pe­mahaman akan ke­penting­an dan kebutuhan lokal. Selain itu, pilkada juga mencerminkan kedaulatan rakyat jika pelaksanaannya secara jujur, adil, dan transparan guna mem­perkokoh demokrasi.

Keberhasilan pilkada, kata dia, tidak hanya terletak pada penyelenggaraannya, tetapi seluruh elemen bangsa perlu berkontribusi menjaga integritas dan substansi proses demokrasi.

“Dengan keseluruhan hal itu, hasil pilkada siapa pun yang terpilih di masing-masing daerah dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Maju Berkelanjutan 2045,” kata­nya. Ant/S-2