Mendikdasmen Nilai Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Berjalan Baik
Mendikdasmen Abdul Mu'ti (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/1/2024).
Foto: ANTARAJAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik.
"Saya menilai alhamdulillah, pelayanannya baik, menunya juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Presiden," kata Abdul Mu'ti ditemui di Kantor Kemendikdasmen di Jakarta, Selasa (7/1).
Abdul Mu'ti menuturkan dirinya juga meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada hari pertama pelaksanaannya kemarin (Senin, 6/1) di sejumlah sekolah di Semarang.
"Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangun generasi yang sehat jasmani," ujar Abdul Mu'ti.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).
Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali
Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.
Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam bahan baja nirkarat yang aman dan higienis atau stainless steel food grade.
Berita Trending
- 1 Hari Kamis KPU tetapkan Gubernur
- 2 the Straits Times Memprediksi Presiden Prabowo Bersama Sembilan Presiden dan PM Negara Lain Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh
- 3 Kebijakan PPN 12 Persen Masih Jadi Polemik, DPR Segera Panggil Menkeu
- 4 Masuki Masa Pensiun, Kepala BSSN dan Kepala Basarna Diganti
- 5 Gara-gara Faktor Inilah, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Provinsi Bali Diundur