Lingkungan Hidup, Pemerintah Bakal Terapkan Sanksi Paksaan di Puncak

BOGOR – Dalam rangka menghentikan kegiatan sejumlah perusahaan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwiung, kawasan Puncak yang diduga menjadi penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengeluarkan sanksi paksaan. “Kami akan terus memeriksa sejumlah perusahaan,” jelas Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH, Rizal Irawan.

Dia mengatakan ini dalam konferensi pers perkembangan langkah penegakan hukum lingkungan hidup di Jakarta, Rabu. Rizal menyatakan sudah mendapatkan arahan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq untuk verifikasi lapangan hulu DAS Ciliwung kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. 

Pada tanggal 11-14 Februari, tim pengawas lingkungan hidup telah memeriksa ketaatan pengelolaan lingkungan hidup oleh PT Perkebunan Nusantara I Regional 2. Ini adalah Unit Agrowisata Gunung Mas (PTPN) yang memiliki Hak Guna Usaha seluas sekitar 1.600 hektare.

Di lapangan ditemukan fakta bahwa PTPN memiliki kerja sama dengan 33 mitra usaha melalui skema Kerja Sama Operasional pemanfaatan lahan."Kita akan keluarkan paksaan pemerintah berupa sanksi administrasi penghentian kegiatan terhadap usaha di area HGU PTPN. Di sini ada 33 tenant  yang kita minta untuk menghentikan kegiatannya," jelas Rizal.

Dia juga menemukan perubahan tutupan lahan di lokasi Hibics Fantasy Puncak yang dikelola PT Jaswita Lestari Jaya. Potensi dampak dari perubahan tutupan lahan yang awalnya perkebunan teh menjadi bangunan permanen adalah meningkatkan debit aliran air permukaan ketika hujan.

"Kemudian penghentian kegiatan PT Jaswita yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan. PT Jaswita juga juga melakukan pelebaran area yang tidak sesuai dengan kerja sama," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto berencana mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kabupaten Bogor hari Kamis (13/3) ini, untuk membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan. Rudy menyebutkan pertemuan yang akan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong, itu rencananya juga bakal dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta menteri Kabinet Merah Putih.

"Kalau tidak ada perubahan, beberapa menteri dan seluruh bupati wali kota se-Jawa Barat juga akan hadir, sekaligus silaturahmi bersama buka puasa," ujarnya. Rudy meyakini kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan, termasuk bencana alam. Ini membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan hulu hingga hilir.

Rudy juga telah bertemu Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri di Bekasi, Jumat (7/3). Pertemuan untuk mengatasi banjir akibat luapan aliran Kali Cikeas dan Kali Cileungsi.

Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir agar dilakukan secara simultan dari hulu hingga hilir. Sebab, dua aliran kali itu berujung ke Bojongkulur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi, yang dilanda banjir parah.