Korea Selatan Pasang Platform di Laut Kuning

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) telah mendirikan platform di perairan yang disengketakan di Laut Kuning, yang dikenal di Seoul sebagai Laut Barat, di mana Tiongkok sebelumnya dilaporkan telah membangun struktur terlebih dahulu. Respons Seoul itu dilaporkan oleh Menteri Kelautan Kang Do-hyung pada Rabu (26/3).

Tiongkok berargumen dengan mengatakan bahwa strukturnya adalah sebuah platform budidaya ikan, namun struktur itu telah membuat Seoul waspada karena khawatir Beijing bisa berupaya untuk menegaskan klaimnya di Zona Maritim Sementara (Provisional Maritime Zone), di manazona ekonomi eksklusif kedua negara saling tumpang tindih.

Menteri Kang mengatakan kepada parlemen bahwa Korsel sedang memantau kehadiran Tiongkok dengan mendirikan platform apung stasioner untuk survei lingkungan.

“Korsel telah mengambil tindakan timbal balik dengan membangun objek mengambang skala besar,” kata Kang.

Sebelumnya padaFebruari lalu, sebuah kapal penelitian Korsel yang dikirim untuk memeriksa struktur Tiongkok, diblokir oleh kapal Penjaga Pantai Tiongkok dan kapal karet yang membawa warga sipil, menurut laporan media Korsel.

Penjaga Pantai Korsel kemudian juga dikerahkan dan terlibat dalam ketegangan selama dua jam sebelum akhirnya mundur, kata laporan itu.

Anggota parlemen dari Partai Rakyat yang berkuasa di Korsel pada Selasa (25/3) menyebut kehadiran Tiongkok sebagai tantangan langsung untuk keamanan laut dan mendesak tanggapan yang lebih kuat.

Kwon Young-se, ketua komite tanggap darurat partai, mengatakan bahwa Tiongkok telah menggunakan penangkapan ikan sebagai dalih, dan membandingkan tindakannya dengan yang telah diambil di Laut Tiongkok Selatan (LTS), di mana Beijing mengklaim bagian luas wilayah tersebut meskipun klaim tumpang tindih oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

“Laut Barat bukan hanya laut, Laut Barat adalah wilayah Korea. Di sinilah banyak nelayan mencari nafkah dan merupakan garis depan keamanan kita,” ucap Kwon.

Dalam sebuah pernyataan Selasa, seorang juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Seoul mengatakan beberapa laporan tentang struktur itu tidak faktual dan bahwa mereka tidak melanggar perjanjian apa pun.

“Faktanya adalah bahwa fasilitas yang relevan yang didirikan oleh Tiongkok adalah fasilitas akuakultur perikanan laut dalam yang terletak di perairan pantai Tiongkok, yang merupakan penggunaan sumber daya laut lepas pantai yang wajar oleh Tiongkok,” kata juru bicara itu.

“Tiongkok mempertahankan komunikasi melalui saluran diplomatik, dan berharap untuk menghindari politisasi yang tidak beralasan dari masalah ini,” imbuh dia.

Para ahli mengatakan bahwa meningkatnya ketegangan di Laut Kuning dapat mencerminkan dinamika geopolitik yang terlihat di LTS, di mana klaim teritorial sering kali dimulai dengan instalasi sipil atau ilmiah dan secara bertahap mengarah ke postur militer yang lebih tegas.

Dengan kedua negara yang sekarang membangun instalasi semi-permanen di daerah tersebut, pengamat memperingatkan bahwa potensi salah perhitungan atau konfrontasi semakin meningkat, terutama di zona tanpa batas yang jelas. ST/I-1