Komitmen Pendanaan Transisi Energi Global Terancam

JAKARTA- Langkah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump menarik diri dari Perjanjian Paris akan berdampak signifikan ke negara-negara yang bergantung pada komitmen pendanaan transisi energi internasional, termasuk Indonesia. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan setelah pernyataan Trump itu muncul kekhawatiran atas ancaman serius terhadap keberlanjutan program Just Energy Transition Partnership (JFP), yang berpotensi terhenti atau tidak berjalan mulus setelah AS keluar dari perjanjian tersebut.

“Indonesia membutuhkan anggaran yang besar, salah satunya melalui kerja sama internasional, untuk membangun 71 gigawatt pembangkit energi terbarukan dan mempercepat penghentian PLTU batubara sesuai komitmen dalam forum G20,” jelas Bhima.

Ketiadaan AS sebagai pemimpin dalam JFP akan berdampak langsung pada akses pendanaan dan proyek-proyek transisi energi yang saat ini tengah berjalan. “Jika JFP tidak berjalan, Indonesia bisa kehilangan salah satu donor terbesar dalam bidang ini, yang akan memengaruhi kelangsungan proyek-proyek strategis,” lanjutnya.

Selain itu, kebijakan Trump yang fokus pada peningkatan produksi minyak dan gas domestik juga mengancam pasar global, termasuk harga nikel dan baterai, yang merupakan komoditas strategis Indonesia.

“Dengan dorongan Trump untuk memprioritaskan energi fosil, permintaan terhadap produk hilirisasi mineral Indonesia seperti nikel akan menurun. Padahal, nikel merupakan komponen utama dalam rantai pasok baterai global,” tambah Bhima.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Malang, Adhi Cahya Fahadayna, menyarankan agar Indonesia mempersiapkan diri dengan kebijakan yang adaptif dan proaktif untuk menghadapi berbagai tantangan dari perubahan konstalasi ekonomi dan politik dari kebijakan Presiden AS, Donald Trump. 

Sebuah Kemunduran

Sementara itu, Profesor Ekonomi Bisnis dari Universitas Atma Jaya Jakarta, Rosdiana Sijabat mengatakan terlepas dari apakah dua pernyataan Trump itu benar benar terealisasi yakni keluar dari perjanjian Paris dan WHO.

“Posisi AS sangat strategis karena negara tersebut donatur nomor satu untuk pendanaan program WHOJadi, sekitar 18 persen dana WHO itu disumbang oleh AS. Oleh karena itu kalau benar benar AS menarik diri, maka akan membawa ancaman serius untuk program penanganan kesehatan global terutama dalam hal penyediaan vaksin, pemberantasan polio di berbagai negara,” kata Rosdiana.

Begitu pula dengan rencana Trump untuk menarik diri dari perjanjian Paris 2015 juga menjadi sebuah kemunduran dalam menata bagaimana setiap negara mengantisipasi dampak dari perubahan iklim.

“Ini sangat urgent mengingat dampak negatif dari perubahan iklim yang kian nyata,”paparnya.

Perjanjian Paris 2015 inikan disepakati oleh 195 negara ditambah negara negara di Uni Eropa. Jika AS benar-benar keluar akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kesepakatan tersebut.

“Padahal kita tahu AS ini merupakan penghasil polusi karbon yang tertinggi di dunia dan perjanjian Paris itu bentuk komitmen negara bahwa masing masing negara akan berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca termasuk Indonesia baik secara sukarela maupun dengan bantuan oleh negara negara lain.

“Jadi, kalau AS harus keluar dari perjanjian Paris ini maka bentuk bentuk komitmen komitmen masalah global yang sangat signifikan. Kita melihat ini bentuk arogansi karena bagaimanapun climate change itu adalah dampak yang dirasakan oleh semua negara secara global. Tetapi kalau dilihat style dari Trump, bisa jadi ini pemikiran serius darinya, tetapi tentu dia tetap juga memperhatikan persahabatannya dengan pemimpin- pemimpin negara di dunia,”papar Rosdiana.