Kanada Siap Akui Negara Palestina di PBB, Asalkan Syarat Tertentu Dipenuhi

JAKARTA – Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa negaranya akan mendukung pengakuan resmi terhadap negara Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang, asalkan sejumlah persyaratan penting terpenuhi. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers pada Rabu waktu setempat, di tengah meningkatnya tekanan internasional terkait kondisi kemanusiaan di Gaza.

“Penderitaan warga sipil yang semakin dalam tidak memberikan ruang untuk menunda tindakan internasional yang terkoordinasi untuk mendukung perdamaian, keamanan, dan martabat kehidupan manusia,” ujar Carney, yang merupakan politisi dari Partai Liberal dan terpilih pada April lalu.

Ia menyoroti memburuknya krisis kelaparan di wilayah Gaza sebagai pemicu urgensi langkah diplomatik ini.

Langkah ini menempatkan Kanada sejajar dengan Inggris dan Prancis sebagai kekuatan global besar yang mengumumkan rencana pengakuan negara Palestina pada minggu yang sama. Hal ini mencerminkan pergeseran sikap yang signifikan, terutama dari negara-negara dengan populasi Yahudi yang cukup besar. Malta juga turut menyatakan dukungannya terhadap pengakuan Palestina pada hari Rabu.

Seperti Prancis, pengakuan dari Kanada bersifat bersyarat. Carney menegaskan bahwa Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, telah memberikan jaminan untuk menyelenggarakan pemilu nasional pertama dalam dua dekade pada tahun depan. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pengecualian kelompok Hamas dari proses pemilu dan pemerintahan masa depan Palestina.

Berbeda dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mensyaratkan pembebasan sandera Israel oleh Hamas serta penghentian operasi militer Israel di Gaza, Carney tidak menjadikan hal itu sebagai prasyarat pengakuan. Keputusan ini menjadi perbedaan penting dalam pendekatan diplomatik antara kedua negara dalam menyikapi isu tersebut.

Pemerintah Israel bereaksi keras terhadap rencana tersebut dan menentang segala bentuk pengakuan sepihak terhadap negara Palestina. Duta Besar Israel untuk Kanada, Iddo Moed, menyatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa keputusan Kanada merupakan bentuk imbalan atas terorisme.

Ia menegaskan, “Kami tidak akan menyerah pada tekanan itu karena ini adalah keamanan kami.”

Pengumuman Carney juga mengundang kritik dari dalam negeri, khususnya dari Pusat untuk Israel dan Urusan Yahudi, organisasi payung komunitas Yahudi utama di Kanada. Mereka menyatakan keprihatinannya bahwa pengakuan tersebut tidak dikaitkan dengan pembebasan para sandera Israel di Gaza, yang dianggap sebagai elemen penting dalam penyelesaian konflik.

Di sisi lain, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut mengecam rencana Carney dan bahkan mengancam akan memberlakukan sanksi dagang terhadap Kanada jika negara tersebut melanjutkan pengakuan tersebut. Pernyataan Trump ini kontras dengan sikapnya terhadap Inggris, yang sebelumnya ia nyatakan tidak menentang pengakuan serupa dari pemerintahan Keir Starmer.

Rencana Kanada ini menjadi bagian dari gelombang diplomatik baru yang menunjukkan bahwa sebagian sekutu Israel mulai kehilangan keyakinan akan tercapainya perdamaian melalui negosiasi tradisional. Dengan syarat-syarat tertentu yang dianggap dapat membuka jalan menuju demokrasi di Palestina, pengakuan ini dinilai sebagai simbol penting untuk menekan aktor-aktor utama agar bergerak menuju penyelesaian konflik jangka panjang.