Jihandak Disiapkan untuk Amankan Pelantikan Presiden
Kepala Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Kapusziad) Mayjen TNI Budi Hariswanto (tengah) saat ditemui di Markas Korps Zeni, Jakarta Timur, Selasa (15/10).
Foto: ANTARA/Walda MarisonJAKARTA - Kepala Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Kapusziad) Mayjen TNI Budi Hariswanto mengatakan pihaknya menyiapkan Detasemen Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) untuk menjaga pelantikan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober mendatang.
"Memang pengamanan VVIP itu tugas pokok TNI dalam setiap kegiatan kami selalu dilibatkan. Tidak hanya Jihandak, semua kebutuhan terkait dengan pengamanan kami dilibatkan," kata Mayjen TNI Budi Hariswanto saat ditemui di Markas Korps Zeni, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (15/10).
Menurut Budi, pihaknya akan menyediakan kebutuhan pasukan yang diminta Mabes TNI dalam pengamanan pelantikan.
Selain itu, kata dia, pasukan Zeni dari beragam satuan juga siap untuk ditempatkan di titik-titik pengamanan strategis di sekitar Gedung MPR/DPR/DPD RI serta Istana Negara.
Saat ditanya berapa personel yang akan dikerahkan Zeni untuk penjagaan di Istana Negara dan gedung parlemen, Kapusziad belum bisa menjelaskan hal tersebut dengan perinci. "Tentunya itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang diminta," kata Mayjen TNI Budi.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa prosesi Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober mendatang berjalan aman.
Berita Trending
- 1 Selama 2023-2024, ASDP Kumpulkan 1,72 Ton Sampah Plastik
- 2 Kemenperin Desak Produsen Otomotif Tiongkok di Indonesia Tingkatkan Penggunaan Komponen Lokal
- 3 Jepang Siap Dukung Upaya RI Wujudkan Swasembada Energi
- 4 Irena Sebut Transisi Energi Indonesia Tuai Perhatian Khusus
- 5 Perkuat Kolaborasi, PM Jepang Dukung Indonesia untuk Jadi Anggota Penuh OECD