Jelang Pemilu, Perlunya Menjaga Independensi dan Memperdalam Substansi

Hayu Rahmitasari, The Conversation

Perdebatan publik di Indonesia yang terjadi belakangan ini bisa menjadi pratinjau atas situasi di masa pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Sayangnya, perdebatan ini masih terpaku pada isu-isu sekunder dan dipenuhi oleh hoaks dan disinformasi yang minim pembahasan substansial mengenai masalah kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan ketimpangan gender.

Dalam kasus polusi udara misalnya, para kandidat masih menyajikan solusi yang tidak menyentuh akar permasalahan iklim tetapi justru memunculkan risiko beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang membebani lingkungan hidup dan warga. Sementara tekanan terhadap kebebasan akademik di kampus juga semakin memperlemah suara-suara kritis yang ada.

Begitulah kira-kira benang merah dari diskusi panel yang diadakan oleh The Conversation Indonesia (TCID) dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-6 pada 8 September 2023 di Institut Francais Indonesia (IFI) Jakarta.

Diskusi yang dimoderasi oleh editor lingkungan TCID, Robby Irfany Maqoma ini menghadirkan sejumlah pakar seperti Herlambang Wiratraman (Dosen Hukum, Universitas Gadjah Mada), Saras Dewi (Dosen Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia), Chairil Abdini (Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP 2025-2045), dan Ika Krismantari (Content Editor, The Conversation Indonesia).

Publik perlu ruang diskusi yang demokratis

Para panelis mengemukakan bahwa salah satu penyebab minimnya perdebatan yang substansial menjelang pemilu di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan ruang yang mendukung.

Saras menggarisbawahi adanya polarisasi dan pertikaian di media sosial yang tidak memberikan ruang bagi pertukaran pemikiran yang lebih mendalam. Ruang di media sosial kini dikuasai oleh isu-isu yang terpolarisasi sehingga tidak lagi memberikan kesempatan bagi warga untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih berdampak terhadap mereka.

"Di media sosial, kita mulai melihat perdebatan yang sangat membuka polarisasi yang tidak sehat di masyarakat. Sedikit sekali di dalam perlagaan politik, saya melihat hal substansial yang disampaikan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk mengajukan dirinya sebagai kandidat," ungkap Saras.

Sementara itu, Herlambang menyebutkan bahwa kebebasan akademik yang semestinya memungkinkan pembentukan wacana yang lebih kritis juga mulai terbatasi dengan adanya tekanan politik yang hegemonis. Padahal, kebebasan di lingkungan kampus dapat mencerminkan kebebasan yang ada di masyarakat.

"Kebebasan berekspresi dan berpendapat atau bentuk-bentuk kebebasan lain, ini paralel dengan situasi demokrasi yang merosot kualitasnya, sementara politik otoriter semakin menguat," jelas Herlambang.

Hal ini senada dengan pendapat Ika yang menyebutkan bahwa pemilik media dengan kepentingan bisnis atau politik tertentu dapat membatasi perdebatan publik.

"Saya melihat, dengan lanskap media yang ada pada saat ini, diskursus pembicaraan publik didominasi oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan politis,"

Terkait hal ini, Chairil menegaskan bahwa semua permasalahan ini terjadi karena kita melupakan visi misi kita sebagai bangsa, atau sibuk dengan visi misi sendiri-sendiri bukan visi misi bersama. Absennya perlindungan terhadap akademia, contohnya, tidak sesuai dengan misi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia. Chairil menambahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun RPJP yang sudah melalui proses konsultasi publik kepada akademisi, rektor, gubernur dan media, tetapi gaungnya tidak muncul karena kita tidak menganggapnya penting.