Ini Luar Biasa, AI Ditunjuk Menjadi Menteri Pengadaan Barang di Negara Berikut

JAKARTA – Selama ini kecerdasan buatan (AI) adalah memang teknologi pinter. Tapi cukup mengagetkan setelah ditunjuk menjadi menteri di Albania. Pakar pemerintahan digital Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dewi Sekar Kencono, mengatakan penunjukan kecerdasan buatan (AI) sebagai Menteri Pengadaan di Albania berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas.

"Kalau AI salah ambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab? Backbone dan back office yang memproses data harus jelas," kata Dewi di Kantor Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, kesiapan masyarakat juga menjadi isu penting. Sebagai negara miskin dengan tingkat literasi digital rendah, belum semua warga Albania mampu mengakses layanan berbasis AI.

"Kalau warganya tidak melek teknologi, keberlanjutan sistem ini diragukan. Bisa jadi hanya shock therapy yang tidak berumur panjang," ujarnya.

Menurut Dewi, AI sebaiknya ditempatkan bukan sebagai pengambil keputusan mutlak, melainkan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system.

Teknologi tersebut, kata dia, dapat membantu mitigasi kebijakan, proyeksi pembangunan, hingga prediksi bencana berbasis big data. Namun, syarat mutlaknya adalah validitas data.

"Kalau setup data dari awal salah, kebijakan yang lahir pun akan salah," katanya.

Dewi menilai Indonesia masih jauh dari kesiapan mengikuti jejak Albania sebab Infrastruktur digital belum merata dan masih banyak wilayah blank spot internet sebagai hambatan besar.

"Tender pengadaan barang-jasa memang sudah melalui e-procurement, tetapi monitoring tetap manual. Jadi, tidak bisa serta merta diserahkan ke AI," ujarnya.

Ia menyebut penggunaan AI dalam pemerintahan Indonesia sejauh ini masih terbatas pada chatbot layanan publik atau sistem pendukung keputusan yang sifatnya teknis.

Menurut dia, untuk melompat ke level kementerian, dibutuhkan fondasi kuat, mulai dari regulasi, kesiapan infrastruktur, hingga literasi masyarakat.

"AI bisa membantu pemerintah, tetapi data harus valid, prosesnya transparan, dan keamanan pribadi tetap dijaga. Yang terpenting, masyarakat perlu literasi digital yang lebih baik," kata Dewi. Ini langkah luar biasa sekaligus mencemaskan. Andai saja seperti tadi disebutkan salah ambil keputusan perlu ada yang bertanggung jawab. Kemajuan atau kebablasan penunjukan AI sebagai menteri pengadaan barang.