Impor saat Panen, Badan Pangan Nasional Dinilai Tidak Konsisten

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan pemenuhan pangan nasional. Bahkan, lembaga tersebut mengabaikan seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melakukan impor pangan saat musim panen agar petani tidak merugi karena harga hancur.

Baru beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan imbauan tersebut, BPN sudah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras hingga dua juta ton di mana 500 ribu ton di antaranya segera dilakukan untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Pada akhir pekan lalu, BPN kembali menugaskan ID FOOD untuk mengimpor 107.900 ton gula kristal putih (GKP) tahun ini. Sebanyak 32 ribu ton akan masuk sebelum Mei tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyatakan alasan penugasan impor gula menjelang musim giling tebu pada Mei mendatang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang biasanya mengalami peningkatan permintaan (demand) pada momentum Ramadan dan Lebaran.

"Musim giling tebu baru akan mulai sekitar bulan Mei, sehingga ketersediaan gula masih harus ditopang dari luar untuk menjaga harga di pasaran," kata Arief.

Berdasarkan perhitungan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2023 dari kebutuhan nasional 3,4 juta ton, diperkirakan produksi nasional mencapai 2,6 juta ton. Sementara masih terdapat carry over dari tahun 2022 sebesar 1,1 juta ton sehingga masih diperlukan pengadaan 900 ribu ton agar di akhir tahun masih terdapat stok 1,2 juta ton.

Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, mengatakan bongkar muat pada hari ini adalah bagian dari 32.500 ton dari total penugasan 107.900 ton, yang kedatangannya bertahap sampai dengan Mei 2023.

Menanggapi sikap inkonsistensi itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan langkah Bapanas mengimpor beras dan gula sangat bertolak belakang dengan upaya menjadikan produksi lokal sebagai prioritas. "Ini akibat ulah dari rent seeking," ujar Esther pada Koran Jakarta, Minggu (2/4).

Ragukan Data Bapanas

Dia meragukan kebenaran pernyataan Bapanas kalau Indonesia membutuhkan impor pangan pada saat panen, seperti impor beras pada saat panen raya dan impor gula menjelang musim giling tebu. Bapanas harus menampilkan data yang akurat kepada publik yang mendukung keputusan perlu tidaknya impor. "Kita belum tahu pasti, berapa banyak produksi dalam negeri. Jangan sampai supply dari domestik lebih dari cukup, tetapi impor tetap dilakukan," kata Esther.

Ketua Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian / PS2EKP) Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura, Ihsannudin, yang juga diminta pendapatnya, mengatakan impor gula di saat musim giling merupakan bentuk inkonsistensi kebijakan pemerintah dan bertentangan dengan insentif yang diguyurkan terhadap petani tebu selama ini agar mereka dapat menikmati keuntungan yang layak.

"Petani diharapkan meningkatkan produksi, tetapi di saat yang sama malah keluar kebijakan untuk impor. Jadi dari belakang didorong, tetapi di depannya dipukuli," kata Ihsannudin.