Gubernur Jateng Usulkan Dana Rp 73 Triliun untuk Infrastruktur ke DPR

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengusulkan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut senilai total Rp73.111.486.749.850 kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.

Dokumen usulan itu secara simbolis diserahkan oleh Luthfi kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dalam forum Kunjungan Kerja pada masa reses persidangan IV tahun 2024-2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat.

Dokumen yang diserahkan Gubernur memuat daftar usulan infrastruktur jalan, jembatan gantung, bendungan, irigasi, hingga penanganan rob di Sayung, Demak melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa.

Penyerahan tersebut menandai keseriusan Pemprov Jateng agar mendapatkan dukungan pusat terhadap berbagai program prioritas pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur penanganan rob Demak.

Terdapat 80 kegiatan prioritas yang diusulkan, tersebar di empat sektor utama, antara lain dua kegiatan di sektor sanitasi dan limbah, enam kegiatan di sektor penyediaan air minum.

Berikutnya adalah 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, dan 28 kegiatan di sektor sumber daya air.

Sementara itu, empat kegiatan utama yang menjadi sorotan dalam usulan tersebut, meliputi penanganan banjir dan rob Pantai Sayung, Demak, dengan anggaran mencapai Rp1,7 triliun, pembangunan pemecah gelombang breakwater dan tanggul rob.

Kemudian, peninggian Jalan Kaligawe sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT. Polytron, dengan estimasi anggaran Rp139 miliar (2025–2027).

Selanjutnya, penyempurnaan sistem pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri, Pekalongan, dengan usulan dana sebesar Rp785 miliar. Kemudian penanganan rob di Kabupaten Pemalang, dengan kebutuhan anggaran Rp105,5 miliar.

"Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional," katanya.

Sebab, lanjut dia, tidak semua kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jateng bisa dipenuhi oleh anggaran dari Pemprov Jateng.

Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur di Pemprov Jateng hanya 15 persen dari total APBD sehingga peran pusat sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembangunan yang tidak sektoral, dan menyatakan telah bersepakat dengan para bupati dan wali kota se-Jateng untuk membangun secara kolaboratif, lintas kewenangan, hingga ke tingkat desa.

"Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua, pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama," katanya.