Gerak Cepat, KPU Sultra: Persiapan Logistik Pemilu Capai 92 Persen

Doc: ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

Ket. Ketua KPU Provinsi Sultra Asril.

KENDARI - Gerak cepat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa persiapan logistik untuk Pemilu 2024 saat ini telah mencapai kurang lebih 92 persen.

"Insya Allah dalam beberapa hari ini sesuai dengan permintaan teman-teman kami pada saat rapat, H-5 ataupun H-4 itu sudah ada pendistribusian," kata Ketua KPU Provinsi Sultra Asril saat ditemui di Kendari, Selasa.

Asril mengatakan bahwa sebelum dilakukan pendistribusian logistik tersebut, KPU kabupaten/kota se-Sultra harus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dengan keamanan logistik saat tiba di kecamatan masing-masing.

"Tentu ini nanti teman-teman kami pada saat zoom itu akan disampaikan bahwa dari pihak kepolisian itu pergeseran pasukan ini H-2, tentu ini harus dikoordinasikan dulu dengan masing-masing progres dari Bawaslu menyangkut tentang logistik kita yang tiba di Kecamatan apakah itu H-5 atau H-4 betul-betul masih dalam penjagaan dari tingkat keamanan termasuk juga dari Bawaslu," ujarnya.

Pihaknya meminta seluruh KPU se-Sultra untuk memastikan di daerah-daerah tersebut minimal mempunyai Bhabinkamtibmas dari kepolisian atau Babinsa dari TNI untuk memastikan keamanan logistik-logistik itu dalam keadaan aman.

Hal itu dilakukan karena mengingat pergeseran pasukan dari Polda Sultra baru akan dilakukan pada H-2 pemungutan suara.

"Kemarin juga saya sudah sampaikan data-data TPS kami kepada pihak Komandan Korem dan saya juga sudah meminta kepada beliau tentang personel dari TNI dalam hal ini Babinsa yang bertugas di seluruh kecamatan," lanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya meminta juga KPU kabupaten/kota untuk memastikan bahwa logistik Pemilu yang ada di 243 TPS 3T (Terluar, Terisolasi, dan Tertinggal) itu betul-betul dalam keadaan aman, sehingga pada saat H-1 pemungutan suara baru akan diteruskan ke TPS masing-masing.

Asril juga mengungkapkan bahwa KPU kabupaten/kota yang memiliki daerah dengan jalur laut agar segera mengontrak kapal-kapal untuk mendistribusikan logistik tersebut.

"Jadi, misalkan ke Kecamatan Batu Atas (Buton Selatan) itu sudah dilakukan koordinasi dengan kapal yang menuju ke Batu Atas. Tentu ini di bawah kendali dari teman-teman KPU Buton Selatan, dan harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Bawaslu," ujarnya.