Elon Musk Dukung Wacana AS Tinggalkan PBB dan NATO

Moskow – Penasihat Senior Presiden Amerika Serikat (AS), Elon Musk, miliarder dan juga penyandang dana utama untuk kampanye 2024 bagi Presiden Donald Trump, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan dukungannya terhadap wacana AS keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Pernyataan ini muncul di tengah dorongan Partai Republik untuk menarik AS dari organisasi internasional tersebut. Sebelumnya pada akhir Februari lalu, Partai Republik mengajukan rancangan undang-undang (UU) yang meminta agar AS menarik diri sepenuhnya dari PBB.

Seperti dikutip dari Antara, dokumen rancangan UU tersebut menyerukan penghentian semua pendanaan AS untuk organisasi tersebut dan melarang keterlibatan AS dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Sementara pada Sabtu (1/3), Senator Partai Republik Mike Lee, di beberapa unggahan dalam X, menyerukan Washington untuk menarik diri pula dari NATO.

Menanggapi hal itu, "Saya sepakat," kata Musk di X pada Sabtu.

Musk berpendapat bahwa negara AS seharusnya lebih fokus pada kepentingan domestik serta mengurangi keterlibatan dalam kebijakan luar negeri yang dianggapnya terlalu menguras sumber daya negara. Ia juga mengkritik NATO sebagai organisasi yang sudah tidak relevan di era modern dan menimbulkan ketegangan geopolitik, terutama dalam hubungannya dengan Russia dan konflik global lainnya.

Dukungan Musk terhadap wacana ini segera menuai reaksi beragam. Sejumlah pihak mendukung pandangannya dengan alasan bahwa AS telah terlalu lama menanggung beban finansial dan militer dalam aliansi tersebut. Namun, banyak pula yang menilai bahwa sikap Musk berpotensi melemahkan peran AS di panggung global serta mengancam stabilitas keamanan internasional.

Segera setelah menjabat pada 20 Januari 2025, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif mengenai penarikan keanggotaan negaranya dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena ketidakadilan dalam kebijakan pendanaan WHO.

Trump juga berulang kali mengkritik Eropa karena rendahnya kontribusi yang diberikan terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menuntut semua negara anggota meningkatkan belanja pertahanan hingga lima persen dari PDB masing-masing negara.

Sementara masih pada Februari, pengusaha dan pelaku siniar asal AS Patrick Bet-David mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Trump mengabaikan sekutu NATO di Eropa karena kepala negara AS itu "bukan pendukung kerja-kerja NATO."