Ekonom Warning! Redenominasi Tanpa Fondasi Kuat Bisa Berakhir Berantakan

JAKARTA – Rencana redenominasi rupiah tanpa kerangka strategis yang matang berpotensi menghadapi berbagai tantangan struktural yang dapat menggagalkan tujuan utamanya.

Tanpa peta jalan yang jelas, mulai dari kesiapan sistem keuangan, edukasi publik, koordinasi lintas kementerian, hingga stabilitas makro, redenominasi justru dapat menimbulkan kebingungan harga, gangguan transaksi, dan meningkatnya ketidakpastian pasar.

Selain itu, keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter; jika fondasi ini belum kuat, upaya penyederhanaan mata uang bisa dipersepsikan hanya kosmetik, bukan reformasi.

Karena itu, perencanaan komprehensif dan komunikasi yang konsisten menjadi syarat mutlak agar redenominasi benar-benar mendukung efisiensi ekonomi tanpa memicu risiko baru.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (26/11), Analis Ekonomi Politik FINE Institute Kusfiardi mengatakan perdebatan publik mengenai rencana redenominasi rupiah perlu ditempatkan dalam kerangka strategis, bukan sebatas perubahan kosmetik "menghapus tiga nol".

Sebab, menurut dia, diskursus publik sering kali terjebak pada aspek teknis tanpa memahami prasyarat makro, institusional dan perilaku yang menentukan keberhasilan redenominasi.

"Debat publik soal redenominasi sering berhenti pada tataran kosmetik, yaitu ‘menghapus tiga nol’, tanpa memahami kerangka strategis yang justru menentukan keberhasilannya," ujar Kusfiardi.

Menurut dia, pengalaman internasional menunjukkan pola yang konsisten, yakni redenominasi hanya sukses apabila menjadi bagian dari paket reformasi komprehensif (reform package) yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi.

"Di banyak negara, redenominasi berhasil ketika ia menjadi bagian dari reform package yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi," katanya, menambahkan.

Kusfiardi merujuk kepada studi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang memperlihatkan bahwa redominasi efektif hanya dilakukan di tengah stabilitas harga yang kuat dan kedisiplinan fiskal yang kredibel.

Ia mencontohkan Turki (2005) dan Polandia yang menghimpun keberhasilan setelah membenahi disiplin makro dan reformasi lembaga serta memperkuat kapasitas bank sentralnya.

Ia juga menjelaskan bahwa literatur mengenai credibility of central banks, salah satunya dibahas oleh Cukierman dalam Federal Reserve Bank of St Louis Review, menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan prasyarat krusial agar perubahan angka nominal tidak dipersepsikan sebagai sinyal ketidakstabilan atau krisis.

Lebih lanjut, berbagai studi kasus Ghana dan Meksiko, serta laporan sistem pembayaran dari Bank for International Settlements-Committee on Payment and Market Infrastructures (BIS-CPMI), memperlihatkan bahwa kapasitas transisi, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi, integrasi digital, hingga koordinasi pelaku ritel, sering kali menjadi faktor pembeda antara redenominasi yang berjalan mulus dan yang memicu disrupsi harga.

"Kami melihat bahwa kesiapan transisi digital dan sistem pembayaran adalah faktor penentu yang tidak boleh diabaikan," kata Kusfiardi, menjelaskan.