Donald Trump Teken Perintah Eksekutif untuk Menghapus Departemen Pendidikan AS

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (20/3) yang bertujuan untuk menghapus Departemen Pendidikan AS.

Langkah ini sejalan dengan pernyataannya bulan lalu yang menyebut lembaga tersebut sebagai "penipuan besar" dan bagian dari birokrasi yang tidak efisien.

Pada Februari lalu, Trump telah menyerukan penutupan Departemen Pendidikan federal secara segera. Ia kembali menegaskan keinginannya untuk membubarkan lembaga tersebut, meskipun mengakui bahwa prosesnya cukup kompleks dan membutuhkan persetujuan dari Kongres.

Diketahui, usulan penutupan Departemen Pendidikan bukanlah hal baru dalam kebijakan Trump. Saat menjabat sebagai presiden untuk pertama kalinya, ia sempat mengusulkan hal serupa, tetapi Kongres tidak mengambil tindakan untuk merealisasikannya.

Sementara itu, Trump berulang kali mengecam Departemen Pendidikan sebagai pemborosan anggaran dan terpengaruh ideologi liberal. Namun, membubarkan departemen ini sepenuhnya tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan Kongres, mengingat lembaga tersebut dibentuk melalui undang-undang pada tahun 1979. Partai Republik menyatakan akan mengajukan RUU untuk mewujudkan hal ini, tetapi Partai Demokrat dengan cepat menyatakan penolakannya, sebagaimana dilaporkan oleh Associated Press.

"Sejauh yang sesuai dan diizinkan oleh hukum, menteri pendidikan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan dan mengembalikan kewenangan atas pendidikan kepada negara bagian dan masyarakat lokal," demikian isi perintah eksekutif yang ditandatangani Trump.

Namun, perintah tersebut tidak memberikan rincian spesifik mengenai bagaimana proses penutupan akan dilakukan. Gedung Putih hanya menyatakan bahwa fungsi-fungsi penting tertentu dari departemen tersebut tetap akan dipertahankan.

Trump menegaskan bahwa penutupan ini tidak akan mencakup "kebutuhan inti" Departemen Pendidikan. Beberapa program seperti pendanaan Title I untuk sekolah berpenghasilan rendah, hibah Pell, dan dana untuk anak-anak penyandang disabilitas akan tetap berjalan, menurut laporan AP.

Saat ini, Departemen Pendidikan memiliki lebih dari 4.200 pegawai dan anggaran tahunan sebesar $251 miliar, sebagaimana dilaporkan Reuters. Jika departemen ini ditutup, ada potensi gangguan terhadap pendanaan miliaran dolar untuk sekolah K-12 dan program bantuan biaya kuliah.

Sejak awal masa kepemimpinannya, Trump telah menunjukkan fokus pada pengurangan jumlah pegawai federal dan pemangkasan anggaran pemerintah. Selain Departemen Pendidikan, Trump juga menargetkan USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat) untuk ditutup, serta mendorong pegawai federal untuk kembali bekerja di kantor atau mengundurkan diri.

"Departemen Pendidikan adalah penipu besar," ujar Trump kepada wartawan bulan lalu, seperti dikutip oleh Reuters.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, Trump menunjuk Linda McMahon sebagai calon Menteri Pendidikan yang bertugas untuk mengawasi proses pembubaran departemen tersebut.

Ini adalah kedua kalinya Trump mengusulkan penghapusan Departemen Pendidikan, setelah sebelumnya mencetuskan ide serupa dalam masa jabatannya dari 2017 hingga 2021. Namun, Kongres tidak menindaklanjuti usulan tersebut.

Beberapa kelompok pemikir konservatif yang mendukung kebijakan ini menyarankan agar tugas-tugas Departemen Pendidikan dialihkan ke lembaga lain, termasuk pengelolaan program bantuan pendidikan dan pengawasannya. Namun, hingga saat ini, rencana konkret mengenai pemindahan tugas dan dampaknya terhadap sistem pendidikan AS masih belum jelas.