Cegah Pungutan Liar, Kanwil Kemenkumham Jatim Kukuhkan Satgas UPP Berantas Pungli

Surabaya - Cegah pungutan liar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur (Jatim) mengukuhkan SatuanTugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Satgas UPP) sebagai upaya memberantas pungutan liar (pungli).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari di Surabaya, Kamis mengatakan pengukuhan satuan tugastersebutmenjadi sinyalbahwa jajaran Kemenkumham Jatim tidak main-main dalam melakukan revitalisasi UPP.

"Sekaligus mencerminkan komitmen kami dalam memperkuat integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari," tuturnya.

Sebagai kantor wilayah, kata Imam, selain sebagai pelaksana teknis, Kanwil Kemenkumham Jatim juga sebagai pembina bagi63 satuan kerja yang ada di jajaran itu.

"Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien melalui intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi, serta wewenang lainnya yaitu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar," ucapnya.

Menurut dia, tugas yang diemban oleh Satgas UPPtersebut tidaklah mudah dan diperluas keberanian, ketabahan, dan dedikasi yang kuat.

"Dan saya yakin seluruh anggota unit ini memiliki kemampuan dan keberanian yang tinggi untuk menjalankan tugas berat tersebut," ujarnya.

Imamjuga mengajak pemangku kepentingan terkaituntuk berpartisipasi aktif dalam memberantas pungutan liar.

"Jadilah mata dan telinga yang terbuka dalam mendeteksi praktik-praktik ilegal dan berani melaporkannya kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar," katanya.

Dalam pengukuhan Satgas UPPtersebut hadir Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI Dhahana Putra, Staf Khusus Menkumham Bidang Pengamanan dan Intelijen Krismono, Koordinator Satgas Pencegahan UPP Nugroho, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jatim Agus Muttaqin, serta perwakilan dari Polda Jatim.