Birokrasi Netral Syarat Mutlak Pemilu Demokratis

BANJARMASIN - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito menegaskan birokrasi pemerintahan yang netral adalah salah satu syarat utama untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis.

"Kami bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan birokrasi di pemerintahan tetap netral selama pelaksanaan pemilu ataupun pilkada," kata Heddy saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Rakor Penyelenggara Pemilu Wilayah III di Banjarmasin, Rabu (6/12).

Ia menyebutkan seluruh jajaran ASN tidak boleh berpihak terhadap peserta pemilu karena akan mengganggu sistem demokrasi yang berkeadilan. "ASN yang tidak netral dipengaruhi banyak indikator yang menyangkut hubungan kelembagaan, misalnya antara atasan dan bawahan, kekerabatan, ingin mempertahankan jabatan, dan pura-pura tidak tahu," ucapnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan Komisi ASN, indikator tidak netralnya ASN yang paling banyak ditemukan adalah adanya hubungan kekerabatan, baik hubungan keluarga maupun pertemanan.

Heddy menjelaskan pemantauan itu dilakukan Komisi ASN melalui sebuah situs resmi dan akan terlihat jumlah dan angka persentase siapa saja ASN yang tidak netral.
Halaman Selanjutnya....