Beijing: Deklarasi KTT NATO Jadi Berita Menakutkan atas Asia Pasifik
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian.
Foto: ANTARA/Desca Lidya NataliaBEIJING - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menyebut Deklarasi Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dihasilkan di Washington D.C. menjadi kabar buruk bagi kawasan Asia-Pasifik.
"Deklarasi KTT NATO di Washington adalah sebuah berita yang menakutkan atas Asia-Pasifik; suatu produk dari mentalitas Perang Dingin dan penuh dengan retorika perang. Kalimat demi kalimat mengenai Tiongkok mengandung banyak bias, fitnah dan provokasi," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (11/7).
KTT NATO berlangsung di ibukota AS, Washington D.C. sejak Selasa (9/7) hingga 11 Juli 2024.
Pada Rabu (10/7), NATO mengeluarkan Deklarasi gabungan KTT Washington, yang secara khusus meminta Tiongkok "untuk menghentikan semua dukungan material dan politik terhadap upaya perang Rusia," yang diduga termasuk "transfer material penggunaan ganda, seperti komponen senjata, peralatan, dan bahan mentah yang menjadi input bagi sektor pertahanan Russia."
Amerika Serikat (AS) telah lama menduga bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok telah memberikan dukungan militer kepada Russia, suatu klaim yang telah dibantah oleh Beijing dan Moskow.
"Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentangnya dan telah mengajukan protes serius kepada NATO," kata Lin Jian menambahkan.
Lin Jian mengatakan salah satu agenda KTT NATO kali ini adalah memperingati ulang tahun NATO yang ke-75. Bahkan sebelum KTT dimulai, AS dan NATO menyebut soal "kemuliaan" dan "solidaritas" aliansi tersebut sebagai "organisasi untuk perdamaian".
"Namun hal ini tidak menyembunyikan fakta bahwa NATO adalah sisa-sisa Perang Dingin dan produk konfrontasi blok serta politik blok. Pasukan NATO mengebom Yugoslavia selama 78 hari atas nama 'mencegah bencana kemanusiaan lebih lanjut'. Tragedi yang terjadi di Afghanistan dan Libya memperjelas bahwa di mana pun NATO muncul, gejolak dan kekacauan akan terjadi," ungkap Lin Jian.
Lin Jian menegaskan apa yang disebut sebagai "keamanan" oleh NATO sering kali dibangun di atas ketidakamanan negara lain dan sebagian besar kekhawatiran keamanannya disebabkan oleh upaya mereka sendiri.
"'Keberhasilan' dan 'kekuatan' yang dibanggakan NATO berarti bahaya besar bagi dunia. Menciptakan musuh khayalan untuk membenarkan keberadaannya dan bertindak di luar wilayah adalah taktik andalan NATO. Salah menggambarkan Tiongkok sebagai 'tantangan sistemik' dan menjelek-jelekkan kebijakan dalam dan luar negeri Tiongkok adalah salah satu contohnya," ungkap Lin Jian.
Terkait Ukraina, Lin Jian mengatakan NATO mengklaim bahwa Tiongkok menjadi pihak yang bertanggung jawab.
"Hal tersebut tidak masuk akal. Tujuan dan posisi Tiongkok adalah adil terhadap Ukraina. Peran konstruktif yang kami mainkan diakui secara luas oleh komunitas internasional. NATO telah menyebarkan disinformasi yang dibuat oleh AS dan secara terang-terangan memfitnah Tiongkok untuk melemahkan hubungan dengan Eropa dan menghambat kerja sama Tiongkok-Eropa," jelas Lin Jian.
Lin Jian menyebut bila hingga saat ini, krisis di Ukraina masih belum terlihat berakhir, siapa yang sebenarnya menyulut api dan memungkinkan konflik?
"Komunitas internasional tidak buta. Kami mendesak NATO untuk merenungkan akar penyebab krisis dan perilaku NATO, mendengarkan suara kebaikan dari komunitas internasional dan berkontribusi pada deeskalasi, daripada menyalahkan pihak lain," tegas Lin Jian.
Lin Jian mengatakan jangkauan NATO di Asia-Pasifik, penguatan hubungan militer dan keamanan dengan negara-negara tetangga Tiongkok dan sekutu AS, serta kolaborasi dengan AS untuk menerapkan Strategi Indo-Pasifik demi merugikan kepentingan Tiongkok dan mengganggu perdamaian dan stabilitas di Asia-Pasifik telah dipertanyakan dan ditolak oleh negara-negara kawasan.
"Tiongkok mendesak NATO untuk membuang mentalitas Perang Dingin, memblokir konfrontasi dan pendekatan zero-sum, membentuk persepsi yang benar terhadap Tiongkok, berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok serta berhenti mengganggu hubungan Tiongkok-Eropa," kata Lin Jian.
Tiongkok telah memperjelas posisinya lebih dari sekali yaitu tegas menentang penyebaran disinformasi AS mengenai apa yang disebut sebagai dukungan Tiongkok terhadap industri pertahanan Russia, yang tidak memiliki bukti pendukung.
"Tepat setelah krisis Ukraina pecah, AS secara keliru mengklaim bahwa Tiongkok memberikan dukungan militer kepada Russia. Hingga saat ini, AS belum memberikan bukti substansial apa pun. Bahkan para panglima militer AS mengakui bahwa Tiongkok tidak memberikan bantuan militer kepada Russia dalam krisis Ukraina," jelas Lin Jian.
Terlebih, Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen komponen militer dan barang-barang penggunaan ganda yang diimpor Rusia berasal dari AS dan negara-negara Barat lainnya, 95 persen komponen utama Russia yang dihancurkan oleh Ukraina berasal dari Barat dan 72 persen komponen Barat buatan Russia.
"Senjata mereka berasal dari perusahaan AS. Bagaimana AS menjelaskan hal itu? Terlebih lagi, AS dan sekutunya belum menghentikan perdagangan dengan Russia. Tahun lalu, perdagangan mereka dengan Russia mencapai lebih dari 130 miliar dolar AS yang mencakup 18 persen perdagangan luar negeri Russia," kata Lin Jian.
Sebagian besar negara di dunia juga tidak menerapkan sanksi terhadap Russia atau menghentikan perdagangan mereka dengan Russia.
"Adalah tindakan munafik dan berstandar ganda oleh AS saat menuduh Tiongkok yang melakukan perdagangan normal dan pertukaran ekonomi dengan Russia, sambil mengesahkan undang-undang untuk memberikan bantuan besar-besaran ke Ukraina. AS sering mengklaim dirinya sebagai pihak yang memperjuangkan keadilan, pembela hak asasi manusia dan polisi dunia, namun yang mereka lakukan justru mengobarkan api," tegas Lin Jian.
Lin Jian kembali menegaskan bahwa Tiongkok bukanlah pencipta krisis Ukraina atau pihak di dalamnya.
"Kami telah bekerja secara aktif untuk memungkinkan terjadinya perundingan demi perdamaian dan solusi politik. Kami tidak pernah berupaya mengobarkan api, tidak pernah mengambil keuntungan dari krisis dan apalagi memberikan senjata kepada pihak mana pun yang berkonflik. Posisi ini jelas dan konsisten," ungkap Lin Jian.
NATO telah membahas pemberian jaminan yang mereka sebut sebagai "jembatan" menuju keanggotaan Ukraina ketika para pemimpin berkumpul untuk pertemuan puncak (KTT NATO) yang sedang berlangsung.
Dikatakan bahwa Kiev telah membuat "kemajuan konkret" dalam serangkaian reformasi demokratis, politik, dan militer yang perlu diselesaikan untuk keanggotaan dan menawarkan bahasa yang paling konkret hingga saat ini bahwa Ukraina pada akhirnya akan bergabung dengan aliansi meskipun ada ancaman Russia terhadap perluasan tersebut.
Sekutu NATO berjanji memberikan dana lebih dari 43 miliar dolar AS (Rp696 triliun) kepada Ukraina pada tahun depan serta "memberikan bantuan keamanan yang berkelanjutan agar Ukraina bisa menang."
Aliansi tersebut mengatakan Iran dan Korea Utara "menyulut" upaya perang Russia dengan memberikan dukungan militer langsung kepada Moskow yang mencakup pesawat nirawak (drone) militer dan amunisi.
Namun, ia menyoroti Tiongkok, yang menurut aliansi tersebut "telah menjadi penyokong utama perang Russia melawan Ukraina melalui kemitraan 'tanpa batas' yang disebutnya dan dukungan skala besar untuk basis industri pertahanan Russia."
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Garuda Indonesia turunkan harga tiket Jayapura-Jakarta
- 2 Pemeintah Optimistis Jumlah Wisatawan Tahun Ini Melebihi 11,7 Juta Kunjungan
- 3 Dinilai Bisa Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Harus Percepat Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT
- 4 Permasalahan Pinjol Tak Kunjung Tuntas, Wakil Rakyat Ini Soroti Keseriusan Pemerintah
- 5 Meluas, KPK Geledah Kantor OJK terkait Penyidikan Dugaan Korupsi CSR BI
Berita Terkini
- Hati Hati, Ada Puluhan Titik Rawan Bencana dan Kecelakaan di Jateng
- Malam Tahun Baru, Ada Pemutaran Film di Museum Bahari
- Kaum Ibu Punya Peran Penting Tangani Stunting
- Trump Tunjuk Produser 'The Apprentice', Mark Burnett, sebagai Utusan Khusus untuk Inggris
- Presiden Prabowo Terbitkan Perpres 202/2024 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional