Badan Anggaran DPR: Agrinas Tak Perlu Impor 105 Ribu Mobil Niaga dari India

JAKARTA – Rencana impor 105 ribu mobil niaga dari India sebaiknya dikaji ulang bahkan dibatalkan apabila tidak selaras dengan kebutuhan riil pasar dan strategi penguatan industri otomotif nasional.

Dalam kondisi kapasitas produksi dalam negeri masih dapat dioptimalkan, impor dalam jumlah besar berpotensi menekan utilisasi pabrikan lokal serta memperlebar defisit neraca perdagangan.

Secara struktural, pembatalan impor bisa menjadi sinyal keberpihakan pada peningkatan tingkat kandungan lokal (TKDN), penciptaan lapangan kerja, serta penguatan rantai pasok domestik.

Terlebih, kendaraan niaga memiliki keterkaitan erat dengan sektor logistik dan UMKM, sehingga stabilitas harga dan ketersediaannya perlu dijaga melalui perencanaan produksi yang matang, bukan semata-mata bergantung pada pasokan luar negeri.

Namun demikian, keputusan tersebut tetap harus berbasis data—mulai dari proyeksi permintaan, kemampuan produksi nasional, hingga aspek harga dan kualitas—agar tidak menimbulkan distorsi pasar.

Dengan pendekatan terukur, pembatalan impor dapat menjadi bagian dari strategi industrialisasi yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) tidak perlu mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan impor mobil niaga tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional sehingga perlu dipikirkan ulang, terlebih aksi korporasi itu dilakukan dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN diperhitungkan manfaat ekonominya," ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2).

Ia mengemukakan perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan terdapat potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut, antara lain menggerus produk domestik bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun serta menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun.

Kemudian, terdapat pula kemungkinan memangkas surplus industri otomotif hingga Rp 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.

Said tak menampik penawaran harga beli mobil niaga dari India kemungkinan lebih murah, namun harus dipikirkan pula terkait layanan yang diberikan setelah pembelian (after sales) hingga ketersediaan serta jangkauan bengkel dan suku cadangnya.

"Kalau ini semua diperhitungkan, bisa jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi," tuturnya.

Dia mengatakan pertimbangan efisiensi hanya merupakan satu hal karena hal lain yang strategis untuk dijadikan dasar, yaitu apakah program tersebut memberi kebangkitan bagi industri dalam negeri atau tidak.