Agus Gumiwang Tidak Akan Maju Jadi Ketua Umum Golkar

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang memastikan dirinya tidak akan mencalonkan jadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

"Saya tidak maju," kata dia singkat saat ditanya awak media di kantor DPP Partai Golkar, kemarin.

Agus pun tidak menjelaskan alasan dirinya tidak maju menjadi calon ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto.

Agus mengatakan dirinya hanya ditugaskan sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar untuk membawa dua agenda yakni penentuan jadwal rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional (munas).

Agus menjelaskan, dua agenda itu, terkhusus munas, perlu digelar secepatnya lantaran Partai Golkar dalam waktu dekat akan menghadapi agenda-agenda besar kenegaraan.

Untuk menghadapi agenda kenegaraan tersebut, Agus menilai Golkar memerlukan ketua umum yang definitif. Karenanya, pihaknya akan menentukan Ketua Umum Golkar dalam munas tersebut. "Tanggal 20 Agustus kita rencanakan pembukaan rapimnas di pagi hari kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta," kata Agus.

Agus Gumiwang pun sempat ditanya soal nama-nama yang santer akan menjadi Ketua Umum Golkar salah satunya Bahlil Lahadalia. Namun demikian, Agus hanya merespon pertanyaan itu dengan jawaban normatif. "Siapa yang akan jadi ketua umum, penentuan format organisasi akan ditentukan dalam Munas," tegas Agus.

Sebelumnya, Agus terpilih menjadi Plt Ketua Umum Golkar berdasarkan keputusan rapat Pleno yang digelar malam ini.

Rapat pleno tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga sendiri menyatakan mundur dari kursi orang nomor satu di Golkar dalam sebuah video yang diunggah dalam akun sosial medianya pada Minggu (11/8) lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa dalam setiap Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan ada perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dia mengatakan bahwa AD/ART harus dinamis dan antisipatif terhadap perkembangan situasi nasional hingga situasi global. Sehingga perubahan AD/ART itu pun merupakan kewenangan peserta musyawarah nantinya. "Ini harus disesuaikan dengan antisipatif keadaan, seperti Munas lalu kita ubah anggaran dasar beberapa pasal," kata Nurdin di Jakarta, Rabu (14/8).

Namun, dia menyebut bahwa AD/ART itu tidak boleh diubah hanya untuk kepentingan seseorang saja. Apapun kehendak munas nantinya, kata dia, adalah bagian dari keputusan peserta musyawarah.