Agar Bulog Memaksimalkan Penyerapan, Pemerintah Investasi Rp.16,6 Triliun

SRAGEN — Pemerintah memberikan modal investasi sebesar 16,6 trilliun rupiah kepada Perum Bulog. Hal itu untuk memodali Bulog melalukan penyerapan hasip produsi petani.

Juru Bicara dan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Presiden Prita Laura menjelaskan investasi itu untuk memastikan ketersedian bahan pangan di masyarakat.

“Kemudian yang kedua adalah untuk memastikan harga, harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga harga yang mensejahterakan petani,” ujarnya di Sentra Penggilingan Padi SPP (Bulog) Sragen, Jawa Tengah, Jumat (21/3).

Investasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil dan dapat menikmati hasil yang lebih baik dari gabah yang mereka jual.

Adapun pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram

Rafaksi gabah diatur di dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Seiring dengan penerapan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memotong rantai middleman yang selama ini mengambil keuntungan berlebihan dari harga gabah, yang pada akhirnya merugikan petani. 

“Nah sekarang kami ingin melihat bagaimana proses tersebut, kebijakan tersebut dilaksanakan,” ucapnya.

Pemerintah berkomitmen untuk mengedukasi petani tentang pentingnya menjaga kualitas gabah agar dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi. 

Gabah yang memiliki kualitas yang baik tidak hanya akan memberikan harga yang lebih tinggi, tetapi juga akan meningkatkan daya saing produk beras Indonesia.

“Karena bagaimanapun gabah yang memiliki kualitas yang baik, akan menghasilkan juga kualitas beras yang juga baik,” tutur Prita.

Serap 5.000 Ton

Adapun Perum Bulog melaporkan telah menyerap 5.000 ton gabah kering panen (GKP) di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah.

Wakil Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Dicky Yusfarino pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa dalam melakukan pembelian gabah petani, pihaknya memiliki dua skema, pertama jemput bola dan kedua bekerja sama dengan mitra maklon.

"Total gabah kering panen (GKP) yang sudah kita beli dari tim jemput gabah atau tim pengadaan langsung di lapangan, itu total yang sudah kita beli sekitar 5.000 ton untuk seluruh wilayah Solo Raya," ungkap Dicky.

Serapan ini paparnya itu tersebar dari tujuh wilayah kerja yang meliputi enam kabupaten dan satu kota di Solo Raya mencakup Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.

Dia menambahkan bahwa musim panen dimulai di wilayah Sragen dan diikuti oleh Klaten, Sukoharjo, serta sebagian Karanganyar, sehingga hampir semua wilayah tersebut melakukan panen secara serentak.

"Jadi memang kalau melihat musim panen itu awalnya memang paling banyak di wilayah Sragen. Jadi memang hampir panen itu secara serentak tetapi memang didahului oleh wilayah Sragen," ujarnya.

Dia menyebut, dari total serapan gabah, Bulog Surakarta mengandalkan kapasitas pengeringan sekitar 600 ton per hari, dengan 120 ton di antaranya dikelola di Sentra Penggilingan Padi (SPP) Sragen.

Pada proses pengeringan, Bulog Surakarta menggunakan teknologi dryer terbaru yang mampu mengeringkan gabah dalam waktu sekitar 24 jam hingga 48 jam, tergantung jenis dryer yang digunakan.

"Jadi karena jenis dryernya berbeda-beda. Kalau di sini kita lihat memang dryernya sudah cukup, teknologinya sudah terbaru. Tetapi kalau lihat rekanan mitra maklon kita yang kecil-kecil, ya itu memang kapasitasnya paling 10 ton," katanya.

 Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Fadillah Rachmawati mengatakan bahwa dalam memaksimalkan penyerapan pihaknya menggandeng pemerintah daerah hingga babinsa yang bertugas di masing-masing wilayah.

Menurut dia, babinsa cukup memegang peran penting karena mendampingi petani sejak sebelum awal menanam hingga masa panen.

"Kami menyarankan (petani jual gabah) ke Bulog karena harganya terjamin begitu Rp6.500 per kg, sudah tidak dibawa itu, ini untuk meningkatkan nilai tukar petani atau NTP itu. Seperti itu, jadi tidak ada paksaan tapi ini bentuknya imbauan karena kami menjamin harga," pungkas Fadillah.