Subsidi Tarif LRT Jabodebek Dipastikan Berlanjut

CISARUA - Skema subsidi tarif transportasi publik diharapkan tetap berlanjut demi menjaga keterjangkauan biaya mobilitas masyarakat. Isu keberlanjutan subsidi tiket LRT Jabodebek menjadi topik diskusi publik di Cisarua pada Sabtu (7/11).

Ketergantungan ribuan pekerja komuter terhadap tarif terjangkau menjadi alasan utama pentingnya intervensi anggaran negara. Pegiat Transportasi Publik, Adriansyah Yasin Sulaeman, turut menyoroti skema pembiayaan angkutan massal di ibu kota.

"Kalau kita ngomongin tentang tarif angkutan umum, hampir semua sekarang disubsidi oleh pemerintah melalui skema PSO ya, Public Service Obligation. Kalau ngomongin apakah itu akan dicabut, saya rasa akan sangat kecil kemungkinannya karena itu adalah layanan publik yang harus disupport pemerintah gitu ya," kata Adriansyah.

Adriansyah menekankan pentingnya bantuan fiskal pemerintah demi menjamin ketersediaan akses mobilitas publik secara merata. Dukungan pendanaan operasional secara konsisten dinilai mampu menekan angka penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya.

"Tapi tentunya kalau ngomongin apakah akan ada penyesuaian dan lain sebagainya, kalau saya dari sisi penumpang ya, saya harapkan jangan sampai ada penyesuaian tarif yang sangat berpengaruh pada kami yang setiap hari bermobilitas seperti itu ya. Tapi, tentunya sekarang ini dengan adanya layanan LRT dan semua layanan yang ada di Jakarta sebenarnya itu semua ada disubsidi oleh PSO tersebut gitu," kata dia.

"Jadi tentunya itu adalah bentuk komitmen dari pemerintah yang sebenarnya kami rasa adalah hal yang paling mudah kita pegang dan kita tagih janjinya. Jadi jangan sampai ada penyesuaian yang merugikan kita gitu," ujar dia.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, memberikan tanggapan terkait kebijakan penetapan tarif kereta. Operator perkeretaapian menegaskan bahwa penetapan harga tiket mengacu pada regulasi subsidi dari Kementerian Perhubungan.

"Memang dari segi tarif itu kita disubsidi penuh oleh pemerintah. Kemudian kita juga pastinya mencanangkan apakah nanti enggak keberatan dengan tarif-tarif ke depannya seperti apa," ujar Radhitya.

Radhitya menyatakan bahwa pengelola terus mengevaluasi daya beli masyarakat terhadap biaya perjalanan angkutan umum. Pertemuan lintas instansi bertujuan memastikan keberlanjutan pembiayaan operasional tanpa membebani kondisi keuangan para penumpang.

"Intinya dari manajemen LRT Jabodebek maupun KAI yang menjadi operator juga akan terus melakukan semacam kajian ataupun rapat bersama terkait dengan tarif. Saya kira kalau dicabut subsidinya kecil kemungkinan ya, karena bisa dibilang hampir hampir tidak pernah," kata dia.

"Kalaupun juga terkait dengan penyesuaian, kita tahu juga kemarin sempat ada penyesuaian harga. Namun di sini kita berbicara mengenai LRT Jabodebek yang mana transportasi perkotaan di mana penggunanya itu lebih ramai di hari kerja dibandingkan dengan hari libur," ucap Radhitya.

Tingginya kepadatan penumpang pada jam sibuk menuntut efisiensi alokasi rangkaian kereta operasional secara cermat. Penyesuaian frekuensi perjalanan dilakukan pengelola agar pemanfaatan energi listrik tetap optimal sepanjang jam dinas.

Pengelolaan biaya operasional kereta otomatis menuntut keseimbangan antara mutu perawatan dan kemampuan daya bayar konsumen. Pemeriksaan keselamatan secara ketat tetap dijalankan tanpa harus membebankan pembengkakan biaya pemeliharaan kepada para penumpang.

Kepastian tarif yang terjangkau secara langsung melindungi daya beli para pekerja komuter di wilayah aglomerasi. Stabilitas tarif angkutan umum juga berperan penting dalam mengendalikan laju inflasi sektor transportasi perkotaan modern.

Penyediaan sarana transportasi massal murah berhasil mengalihkan kebiasaan berkendara masyarakat dari koridor jalan arteri perkotaan. Sinergi pembiayaan berkelanjutan mencerminkan komitmen kuat penyediaan layanan mobilitas publik yang berkeadilan bagi warga. ils/I-1