Indonesia Dorong Transformasi PBB, Negara Berkembang Jangan Cuma Jadi Penonton

Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir mendorong transformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar lebih mampu menjawab tantangan global, dengan menekankan bahwa peran lembaga dunia tersebut tidak cukup hanya menetapkan norma, tetapi juga harus menghasilkan solusi nyata.

"Norma saja tidak akan cukup untuk membawa PBB melangkah hingga 2045. PBB di masa depan tidak hanya harus menetapkan aturan, tetapi juga harus menyelesaikan berbagai persoalan," kata Arrmanatha saat menyampaikan pidato pada peringatan Hari PBB (UN Day) di Jakarta, Selasa (27/10).

Dikutip dari Antara, Arrmanatha mengatakan selama 80 tahun terakhir, PBB menjadi salah satu lembaga utama dalam pembentukan norma global, antara lain di bidang hak asasi manusia (HAM), hukum laut, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, perubahan dunia menuntut organisasi tersebut terus beradaptasi agar tetap relevan menghadapi tantangan masa depan.

Arrmanatha mencontohkan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang berlangsung cepat, sementara tata kelolanya belum mampu mengimbangi laju kemajuan teknologi.

Menurut dia, kesenjangan tersebut berisiko membagi dunia menjadi dua kelompok, yakni negara-negara yang mampu menentukan arah perkembangan AI dan negara-negara yang hanya menerima dampaknya.

Karena itu, ia menegaskan negara-negara Selatan Global (Global South) atau negara berkembang harus dilibatkan dalam perundingan internasional agar turut menentukan arah kebijakan global.

"Negara-negara Global South atau negara-negara berkembang harus duduk di meja perundingan. Sebab, seperti yang sering dikatakan, jika kita tidak berada di meja perundingan, maka kita justru akan menjadi pihak yang diperdagangkan," ujarnya.

Arrmanatha juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap PBB dan sistem multilateral bukan sekadar pilihan pragmatis, melainkan amanat konstitusi. Komitmen itu diwujudkan melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian, keterlibatan dalam Dewan Keamanan PBB, serta dukungan terhadap HAM dan sistem multilateral.

Ia turut mengajak generasi muda berperan aktif membentuk masa depan melalui gagasan, partisipasi sebagai warga negara, dan tindakan nyata di berbagai bidang.

"Indonesia membutuhkan gagasan Anda, PBB membutuhkan keberanian Anda, dan masa depan menaruh harapan pada Anda semua," katanya.

Perbarui Multilateralisme

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal mengajak pemerintah Indonesia memperbarui multilateralisme agar mampu menjawab tantangan dunia yang terus berkembang.

"Tugas kita adalah memperbarui multilateralisme agar mampu menjawab tantangan dunia yang sedang berkembang," kata Sabharwal.

Ia mengatakan kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ke Jakarta dan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pekan sebelumnya membawa pesan tentang pengakuan terhadap komitmen Indonesia pada multilateralisme serta peran negara itu yang semakin besar dalam membentuk masa depan bersama.

Menurut Sabharwal, kepemimpinan Indonesia tercermin dalam diplomasi, komitmen terhadap perdamaian dan misi penjaga perdamaian PBB, serta peran dalam isu iklim dan pembangunan berkelanjutan.

"Hal itu juga tercermin dalam semangat Bandung yang terus hidup, yakni keyakinan bahwa negara-negara Selatan Global tidak cukup hanya memiliki suara dalam sistem global, tetapi juga harus turut membentuk arah sistem tersebut," ujarnya.

Sabharwal menekankan multilateralisme harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan PBB perlu terus bertransformasi seiring dengan Indonesia yang memasuki fase pembangunan baru dengan ambisi dan kapasitas yang semakin besar.

Mengutip pesan Sekjen PBB dalam peringatan Hari PBB, Sabharwal mengingatkan pentingnya kerja sama untuk memajukan perdamaian, pembangunan, dan HAM.

"Kita harus memilih dialog daripada perpecahan, kerja sama daripada konfrontasi, serta solidaritas daripada ketakutan," katanya.