Investasi Hijau Indonesia Perlu Dipercepat, Komitmen Global Harus Jadi Proyek Nyata

Jakarta - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pemerintah perlu memprioritaskan realisasi proyek investasi hijau yang memberikan manfaat ekonomi terukur, menyusul rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bangkok, Tailan.

Josua mengatakan komitmen pembiayaan dari lembaga internasional perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan proyek yang memiliki kepastian regulasi, sumber pendapatan, serta skema pembiayaan yang jelas.

"Persoalan utama Indonesia bukan semata-mata keterbatasan sumber pendanaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara besarnya potensi energi terbarukan, kesiapan proyek, kepastian regulasi, dan kelayakan investasi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (17/10).

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034, termasuk 42,6 GW dari energi terbarukan, dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap dibangun dan dioperasikan.

Dalam tiga bulan setelah pertemuan tersebut, pemerintah disarankan menetapkan daftar proyek prioritas, antara lain pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan industri, PLTS yang dilengkapi penyimpanan baterai, pembangkit listrik tenaga panas bumi, serta infrastruktur transmisi listrik.

Selain kesiapan proyek, Josua menekankan pentingnya kepastian tarif listrik, penyederhanaan perizinan, dan pembagian risiko yang jelas antara pemerintah, PT PLN (Persero), lembaga pembiayaan, serta investor swasta.

Pembiayaan dari lembaga internasional juga perlu dipadukan dengan mobilisasi modal swasta melalui skema pembiayaan campuran (blended finance) dan penjaminan risiko, tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.

Investasi hijau, lanjutnya, diharapkan turut memperkuat industri domestik melalui pengembangan panel surya, baterai, peralatan kelistrikan, dan jasa rekayasa nasional.

Ia juga mendorong pemerintah menetapkan target pelaksanaan dalam enam hingga 12 bulan serta memublikasikan perkembangan proyek secara berkala. Keberhasilan pembiayaan hijau, menurut dia, perlu diukur berdasarkan realisasi investasi, kapasitas listrik bersih yang beroperasi, penurunan emisi, serta penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, kerja sama pembiayaan internasional diharapkan tidak berhenti pada komitmen pendanaan, tetapi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

"Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh seberapa cepat komitmen internasional berubah menjadi kegiatan ekonomi nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Josua.

"Twin Engine"

Sementara itu, pemerintah memandang transisi menuju energi hijau dan pembangunan digital sebagai dua mesin penggerak (twin engine) pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi antara ketersediaan energi bersih dan percepatan pembangunan infrastruktur digital dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global.

"Pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto di Jakarta.

Haryo mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, investasi nasional perlu tumbuh 8–9 persen, dengan kebutuhan penanaman modal mencapai Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun.