Pemakzulan Wapres Dibahas di Sidang Paripurna DPR? Ini Kata Dasco

JAKARTA - DPR RI akan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada hari ini, Selasa (10/11). Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemuka.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan menunggu dinamika dan aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal ijazah SMA Gibran.

Dasco mengatakan, hingga saat ini DPR belum dapat menentukan langkah yang akan diambil. Sebab, DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi. DPR juga masih menunggu putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA).

“Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari. Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco dikutip dari Kumparan, Senin (9/11).

Dasco menegaskan, DPR akan menyikapi aspirasi terkait Gibran melalui mekanisme yang berlaku. Namun, ia belum dapat memastikan langkah maupun pembahasan yang akan dilakukan setelah masa sidang kembali dibuka.

“Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI. Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, mengatakan pihaknya menyikapi polemik legitimasi ijazah Wapres Gibran dengan mengambil Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

"Kita sedang komunikasi dengan partai-partai lain. Insyallah kita sedang kaji bersama, kita bisa pertimbangkan antara Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat," kata Kholid, seperti dikutip Detiknews, Minggu (8/11).

Kholid mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi dasar pertimbangan. Ia mengatakan DPR mesti menindaklanjuti secara konstitusional.

"Prinsipnya, PKS mendengarkan aspirasi publik, mempertimbangkan hasil putusan MK dan juga putusan MA. Putusan MK dan MA harus ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan menggunakan hak konstitusionalnya," ungkapnya.