Kemendagri Dorong Sinkronisasi Data Pusat-Daerah untuk Cegah Konflik Kawasan Hutan

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Upaya tersebut perlu difokuskan pada kepastian status dan batas wilayah serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah.

Bima menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menyebut terdapat dua aspek utama yang perlu dibahas bersama untuk mencegah persoalan pemanfaatan lahan di daerah.

"Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan," ujar Bima.

Menurut Bima, kepastian status dan batas wilayah menjadi faktor penting untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan. Karena itu, diperlukan penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta batas administrasi daerah.

Penyelarasan berbagai data tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan. Kondisi tumpang tindih dapat memicu konflik di daerah sehingga membutuhkan informasi yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain persoalan batas wilayah, Bima menekankan pentingnya memastikan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan RTRW serta kebijakan pembangunan daerah. Penilaian kesesuaian ruang, menurutnya, perlu memperhatikan peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan.

Langkah tersebut diperlukan agar pemanfaatan lahan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pemanfaatan kawasan dapat diselaraskan dengan rencana tata ruang yang berlaku di masing-masing daerah.

Bima juga menyoroti peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas kabupaten dan kota. Gubernur diharapkan menjadi penghubung koordinasi sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik yang berkaitan dengan batas wilayah maupun ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

"Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan-persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk apabila ada kaitannya dengan batas wilayah dan juga ketidaksesuaian dengan tata ruang," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan informasi tersebut diharapkan menjadi acuan bersama dalam proses pengambilan kebijakan.

Melalui koordinasi dan penyelarasan data, penanganan konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah. Peran pemerintah daerah, khususnya gubernur dalam memfasilitasi persoalan lintas wilayah, juga menjadi bagian dari upaya tersebut.