Dunia Usaha Sulit, Tercekik Kenaikan Berbagai Biaya dan Penurunan Daya Beli

JAKARTA - Para pelaku industri di berbagai daerah menghadapi beban yang berat. Mulai dari pajak tinggi, pendapatan menurun, gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM), dan juga pungli. Kalau Pemerintah tidak bisa membantu mengatasi beban tersebut, minimal diharapkan tidak semakin menambah beban tersebut. 

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada pekan lalu mengatakan bahwa para pelaku industri saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Hal itu karena kombinasi kewajiban pajak yang tinggi, penurunan pendapatan, serta gangguan distribusi BBM jenis solar.

“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” katanya.

Legislator yang membidangi UMKM itu menjelaskan bahwa keterbatasan pasokan dan tingginya harga BBM solar di lapangan kini menjadi masalah krusial bagi keberlangsungan dunia usaha di Sulsel.

Hambatan tersebut turut dirasakan langsung oleh sektor jasa logistik hingga pabrik-pabrik dalam rantai pasok manufaktur.

Menurutnya, kondisi tersebut kian memprihatinkan karena lonjakan biaya operasional tidak dapat diimbangi dengan upaya menaikkan harga produk di tingkat konsumen akibat terbatasnya daya beli masyarakat saat ini.

“Tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” katanya.

Persoalan Berlapis

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Ma’ruf, menilai tekanan terhadap industri di daerah merupakan persoalan berlapis, mulai dari biaya produksi sampai kepastian pasokan energi.

Persoalan BBM di sejumlah wilayah luar Jawa bukan hanya harga, tetapi juga ketersediaan dan kelancaran distribusinya. Ketidakpastian pasokan dapat menghambat pengangkutan bahan baku maupun pengiriman produk sehingga menambah biaya operasional. Jarak dari pemasok, kebutuhan angkutan antarpulau, serta keterbatasan konektivitas menuju pelabuhan turut memperberat beban perusahaan.

Pelaku industri jelasnya menghadapi tekanan dari berbagai sisi ketika kewajiban pajak dan biaya operasional harus dipenuhi di tengah melemahnya pendapatan. Perubahan ketentuan ketenagakerjaan juga menuntut penyesuaian perencanaan tenaga kerja, termasuk pengaturan jangka waktu kontrak dan perpanjangannya. Penguatan perlindungan pekerja perlu disertai perbaikan iklim usaha agar perusahaan tetap mampu mempertahankan produksi dan lapangan kerja.

Dari sisi eksternal, Ma’ruf menilai penguatan dollar AS terhadap rupiah dapat meningkatkan biaya pembelian bahan baku, komponen, dan mesin impor. Perusahaan yang memiliki kewajiban pembayaran dalam valas juga membutuhkan rupiah lebih banyak untuk memenuhi tagihannya. Ketika kenaikan biaya tersebut tidak dapat diteruskan kepada konsumen karena permintaan melemah, margin usaha semakin tertekan.

Kondisi tersebut dapat memperlemah daya saing industri Indonesia dalam menghadapi negara seperti Vietnam, yang terhubung dengan rantai pasok Tiongkok dan memiliki akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kelancaran pasokan BBM, menekan biaya logistik, serta memperluas akses pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan agar perusahaan mampu bersaing dalam harga, kepastian produksi, dan ketepatan waktu pengiriman.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, masalah permintaan atau demand masyarakat saat ini sudah memasuki tahap krusial, ditandai dengan menurunnya kembali Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2026.

“Masyarakat menahan konsumsinya, yang berarti masalah demand belum terselesaikan hingga saat ini,” kata Nailul.

Ketika masyarakat menahan konsumsi, dampaknya langsung terasa pada penjualan dunia usaha dari semua skala, baik usaha besar, kecil, menengah, bahkan mikro pun juga mengalami hal yang serupa.