Bali Dorong Kawasan Rendah Emisi, Mampukah Jadi Contoh bagi Daerah Lain?

DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersiap mengangkat inisiatif strategis terkait penetapan kawasan rendah emisi dalam perhelatan Pekan Iklim Bali 2026.

“Provinsi Bali dengan bangga menyelenggarakan Pekan Iklim Bali di kawasan rendah emisi Sanur sebagai wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespon perubahan iklim, daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Minggu.

Ia menjelaskan, kawasan rendah emisi sebelum diumumkan secara luas saat Pekan Iklim, program pelestarian lingkungan ini didahului dengan peluncurannya di Hari Suci Tumpek Wayang pada Sabtu (10/10) kemarin sebagai wujud mendoakan alam semesta.

Enam wilayah di Bali sebagai kawasan rendah emisi ini selanjutnya akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030.

“Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Kota Denpasar merupakan kawasan yang ditetapkan, Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan melainkan perubahan arah pembangunan untuk memastikan keselarasan alam, budaya, dan manusia.” ujarnya.

Dengan dukungan kerja sama seluruh kabupaten/kota terkait, Pemprov Bali meyakini program ini mampu membawa citra khusus bagi Pulau Dewata di kancah nasional maupun internasional.

Gubernur Koster menyampaikan, selain pelaksanaan program kawasan rendah emisi, Pekan Iklim Bali 2026 turut mengangkat bagaimana pemda mendukung proyek besar dari Presiden RI yang mendorong penyediaan tenaga surya berkapasitas besar di Bali.

Kapasitas yang awalnya direncanakan sebesar 1.000 megawatt bahkan ditambah menjadi 1.500 megawatt berkat keseriusan dan kecepatan eksekusi di daerah.

Menurut Koster, saat ini proses perizinan dan persetujuan suplai dari kementerian terkait sedang dalam tahap penyelesaian dalam waktu dekat.

Pekan Iklim Bali 2026 sendiri mengangkat tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua” yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober 2026.

Penyelenggaraan acara ini turut didukung oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang beranggotakan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah yang menjadi mitra pemerintah dalam hal energi.

Rangkaian acara utama dipusatkan di kawasan rendah emisi Sanur dengan mengajak para peserta menggunakan jalur pejalan kaki, sepeda kayuh, hingga shuttle listrik Intaran.

“Penetapan kawasan rendah emisi di Bali menjadi wujud nyata dari komitmen Emisi Nol Bersih pada 2045, hal ini merupakan contoh bahwa pemimpin daerah memiliki posisi strategis dalam memahami tantangan maupun solusi iklim dari daerahnya masing-masing,” kata Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus.

Ia menambahkan bahwa kawasan rendah emisi bukan hanya berfungsi untuk mengurangi polusi udara demi kesehatan yang lebih baik, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan.