Warga Khawatir soal PLTP Ungaran? Ini Penjelasan Pakar yang Perlu Diketahui

SEMARANG - Pakar geothermal Universitas Diponegoro Semarang Prof Agus Setyawan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang.

"Banyak kekhawatiran kerusakan di lingkungan karena wilayah kerjanya 29.000 hektare. Itu bukan wilayahnya (sebesar itu, red.) harus dikeruk semua," katanya di Semarang, Minggu malam.

Hal tersebut disampaikannya saat Suluk Senen Pahingan edisi ke-43 mengangkat tema "Panas Bumi: Mitos dan Sains" di Joglo Pondok Pesantren Al Itqon, Semarang.

Ia mengibaratkan, WKP (wilayah kerja panas bumi) seluas itu sebagai keseluruhan badan manusia, tetapi tidak lantas dikerjakan semua, melainkan disurvei satu-persatu mana daerah yang potensial.

"Wellpad pengeboran mungkin setengahnya pendopo ini. Dilihat dari lahan yang digunakan kecil, mungkin 3 ha. Cuma, surveinya harus banyak," katanya.

Kekhawatiran selanjutnya adalah air tanah akan berkurang karena aktivitas pengeboran, tetapi ia menjelaskan kedalaman geothermal 1.500-2.500 meter, sedangkan air tanah ada di kedalaman 100-200 meter.

"Air permukaan hanya dipakai saat 'ngebor' untuk menentukan titik pengeboran," kata Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Undip yang berkesempatan belajar geothermal di Jepang itu.

Kemudian, kekhawatiran PLTP Gunung Ungaran akan memunculkan gas beracun, terutama H2S (Hidrogen Sulfida) atau sulfur belerang, ia membandingkan dengan kondisi PLTP Dieng, serta dilakukannya pemantauan setiap saat.

"Soal Candi Gedongsongo, saya sepakat mendukung, tidak boleh diganggu gugat. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya. Ketika PLN menentukan titik di situ, saya yang pertama menentang," katanya.

Di sisi lain, Agus menjelaskan banyak dampak positif dari kehadiran PLTP Gunung Ungaran, yakni peningkatan pendapatan daerah hingga terciptanya lapangan kerja, baik tahap prakonstuksi, konstruksi, maupun produksi.

"Prakonstruksi itu menyerap tenaga kerja banyak, konstruksi pembangunan PLTP banyak melibatkan masyarakat, sedangkan produksi fase ketika pembangkit bergerak juga menyerap," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng Fahmi Bastian mempertanyakan urgensi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal di wilayah tersebut.

Berdasarkan riset Walhi, pasokan listrik di Jateng telah mengalami surplus, dengan kapasitas pembangkit listrik yang telah beroperasi mencapai sekitar 8.000 megawatt (MW), sedangkan beban puncak kebutuhan listrik sekitar 5.200 MW.

Dengan perhitungan tersebut, ia menyebutkan terdapat surplus pasokan listrik sekitar 2.800 MW sehingga mempertanyakan urgensi pembangunan PLTP Gunung Ungaran.

Ia mengatakan penolakan Walhi terhadap sejumlah proyek geothermal juga didasarkan pada potensi dampak lingkungan dan konflik agraria.

"Aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan pengembangan proyek geothermal," katanya.