Stok Beras Diklaim Aman, Mengapa Beras Premium Justru Langka di Ritel Modern?

Jakarta - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai keterbatasan beras premium di sejumlah ritel modern tidak serta-merta mencerminkan gangguan swasembada beras, melainkan dapat berkaitan dengan penyesuaian pasokan setelah pemerintah menertibkan produsen yang diduga melakukan pelanggaran.

Meski mendukung penindakan terhadap praktik kecurangan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan penertiban tidak berujung pada terganggunya distribusi dan semakin terbatasnya pilihan konsumen di pasar.

"Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian. Kalau dari sisi ini (penindakan terhadap praktik kecurangan perberasan) sudah benar pemerintah," kata Awalil dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/10).

Menurut dia, berkurangnya pasokan beras premium di ritel modern perlu dibedakan dari persoalan ketersediaan stok nasional. Gangguan tersebut dinilai lebih berkaitan dengan perilaku produsen dan penyesuaian distribusi setelah pemerintah memperketat pengawasan.

Namun, klaim bahwa stok nasional mencukupi perlu diikuti kepastian bahwa beras tersedia di tingkat konsumen dengan harga yang wajar. Sebab, ketersediaan beras di gudang atau pasar grosir tidak otomatis menjamin produk mudah diperoleh masyarakat di seluruh gerai ritel modern.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Ito Hediarto memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman berdasarkan pemantauan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.

Berdasarkan data PT Food Station Tjipinang Jaya selaku pengelola PIBC, stok beras pada awal Oktober diperkirakan mencapai 40 ribu hingga 50 ribu ton. Arus keluar masuk beras di pasar induk tersebut berkisar 1.800 hingga 2.500 ton per hari.

Bapanas juga mencatat harga beras premium di tingkat distributor atau grosir masih berada pada kisaran Rp12.860 hingga Rp14.200 per kilogram untuk kemasan besar.

Ito mengatakan ketersediaan beras di pasar nonritel masih melimpah sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pasokan. Meski demikian, pemerintah tetap mengawal distribusi menuju ritel modern melalui pengawasan pusat distribusi dan koordinasi dengan Perum Bulog.

Pemerintah juga melibatkan Satuan Tugas Pangan untuk mengawasi dugaan penyimpangan distribusi. Bulog telah diperintahkan menyalurkan beras ke ritel modern guna mengantisipasi kekosongan pasokan.

Dari sisi produksi, Bapanas menyebut kondisi perberasan nasional masih ditopang capaian produksi yang positif meskipun Indonesia menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,29 juta ton, meningkat 0,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. BPS juga memperkirakan luas panen padi pada Januari hingga November 2026 mencapai 10,56 juta hektare, lebih tinggi dibandingkan periode El Nino pada 2023 dan 2024.

Dalam laporan hingga awal Oktober, Bulog telah merealisasikan pengadaan setara beras komersial sebanyak 75,3 ribu ton untuk memperkuat stok di luar Cadangan Beras Pemerintah. Sementara itu, realisasi penyerapan beras petani oleh Bulog sepanjang 2026 disebut mencapai 4,11 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label. Praktik tersebut disebut berpotensi merugikan konsumen hingga Rp89 triliun.

Atas temuan itu, pemerintah memerintahkan penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin, serta pemrosesan pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum.