OJK Siapkan Payung Hukum BMKS, Operasional Masih Menggantung

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap melaksanakan pengawasan terhadap Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) seiring dengan aturan yang telah rampung, sementara operasionalnya bergantung pada Danantara Indonesia sebagai penyelenggara.

“Kalau itu kan sebagai pengawas. Kalau penyelenggara bursanya, tanya sama Danantara. Kami sudah siap semua, POJK juga sudah siap,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Rabu (11/11).

OJK sebelumnya telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi Pada BMKS dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK, serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan BMKS.

POJK Nomor 15 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal 17 September 2026. Sedangkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2027.

POJK 15/2026 mengatur mekanisme transisi kewenangan pengaturan dan pengawasan BMKS dari Bappebti kepada OJK agar berjalan dengan lancar dan terukur demi menjaga stabilitas pasar, mencegah terjadinya kekosongan hukum, serta meminimalkan kendala operasional bagi para pelaku usaha yang sudah berjalan.

Peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK ini akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2027 saat BMKS beroperasi.

Sementara itu, melalui POJK 16/2026, OJK memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BMKS.

Peraturan ini mengatur, antara lain pelaku kegiatan perdagangan di BMKS, perdagangan dan tata cara penahapan perdagangan, penyelenggaraan transaksi BMKS, tata kelola, manajemen risiko, sampai dengan pelindungan pengguna jasa dan penegakan integritas.

Lebih lanjut, OJK juga menyiapkan empat Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) untuk melengkapi ketentuan penyelenggaraan BMKS.

Aturan pertama mencakup penyelenggaraan bursa, lembaga kliring dan lembaga kustodian elektronik, sedangkan aturan kedua mengatur perantara perdagangan di BMKS.

Aturan ketiga mencakup penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama penyelenggara bursa, sedangkan aturan keempat mengatur perdagangan produk mineral dan komoditas strategis.