Digitalisasi Bansos Telah Jangkau 258 Kabupaten/Kota
Rabu, 07 Okt 2026, 03:13 WIB | Oleh: Tim PenulisLebih lanjut, legislator dari komisi DPR RI yang membidangi teknologi itu mendorong penguatan peran pemerintah desa agar tidak diposisikan sekadar sebagai pelapor data belaka. Menurutnya, aparatur desa dan kelompok rentan harus mendapatkan asas rekognisi yang nyata dalam pengumpulan data terpilah.
“Pemerintah desa harus diberi kewenangan jelas untuk menghimpun, memverifikasi, dan memutakhirkan data sesuai semangat UU Desa. Asas rekognisi terhadap pesantren dan kelompok rentan harus terwujud secara nyata,” ucapnya.
Habib juga mengingatkan pentingnya aspek kedaulatan serta keamanan data pribadi warga negara dari potensi kebocoran siber. Ia meminta agar akses aparat penegak hukum terhadap data pribadi publik tidak diberikan secara bebas, melainkan wajib dibatasi melalui mekanisme izin yang ketat.
Ia turut menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan negara atas data warga Indonesia yang diproses atau disimpan di luar negeri, seperti data jamaah haji dan umrah. Regulasi turunan dari UU SDI pun diharapkan mampu mempertemukan prinsip kedaulatan data dengan realitas pertukaran data lintas negara.
Pada Selasa, Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui RUU SDI disahkan menjadi Undang-Undang. Ant/S-2
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!