Optimalisasi Belanja harus Beri Manfaat yang Besar bagi Masyarakat

“Pola belanja yang masih rendah. Pada bulan Juni, banyak Pemda yang baru mencatatkan persentase penyerapan di kisaran 31 hingga 35 persen,” katanya.

Ada beberapa alasan mengapa rata-rata penyerapan anggaran di pertengahan tahun masih tergolong lambat. Pertama, proses Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ. Banyak Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang terlambat melakukan lelang atau penyelesaian administrasi tender.

Kedua, sistem e-katalog. Ada kendala teknis atau adaptasi berkala terhadap sistem belanja digital lokal. Sistem ini sering kali baru berjalan optimal mendekati pertengahan tahun.

Ketiga, karena kendala administrasi dan sumber daya manusia (SDM). Birokrasi pada awal tahun kurang merencanakan dengan baik program, sehingga realisasi fisik proyek baru berjalan di semester kedua.

Dia pun mendorong pemerintah pusat meninjau ulang formula TKD agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Di, sisi lain, Pemda juga harus membenahi kapasitas perencanaan dan realisasi anggaran, agar setiap dana yang dibelanjakan benar-benar berdampak ke ekonomi daerah.

Koperasi Merah Putih

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menilai ini kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas TKD sebagai bentuk resentralisasi fiskal yang mengancam pembangunan di daerah dan desa.

“Pada periode 2025, terkait dengan penyusunan APBN 2026, terjadi pengurangan Transfer ke Daerah secara masif. Dana untuk TKD dipotong hingga 25 persen meskipun pemerintah kala itu sampaikan program pusat juga banyak mengalir ke daerah,” kata Nailul.

CELIOS kala itu sudah mengingatkan potensi resentralisasi fiskal. Dana yang seharusnya untuk daerah justru ditarik pusat untuk membiayai program-program nasional.

Pemangkasan tidak berhenti di TKD. Pada periode 2026, giliran Dana Desa yang dipotong.

“Di periode 2026 ini juga ada pemotongan anggaran dana desa untuk cicilan pembayaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

KDKMP dan MBG kata Nailul merupakan contoh program pusat yang beban pembiayaannya dilimpahkan ke daerah dan desa.

“Saya khawatir dampak jangka panjangnya yaitu terjadi kemunduran pembangunan di daerah karena dana daerah habis dipangkas.