Warga Sipil Terus Berjatuhan, Presiden Diminta Turun Langsung Selesaikan Konflik

JAKARTA - Aksi keji yang setiap kali dipertontonkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di Papua sepertinya tidak membuat Pemerintah mengambil langkah tegas. Penembakan dan pembunuhan warga sipil yang tidak bersenjata hampir terjadi setiap saat, tanpa ada langkah antisipasi. 

Bahkan, Pemerintah dan aparat keamanan hanya berwacana ketika peristiwa terjadi padahal yang korban rata-rata mengabdi di bidang kesehatan dan pendidikan untuk membantu Papua agar tidak terus tertinggal.

Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Untar), Hery Firmansyah menilai tindakan kekerasan KKB, sudah melampaui batas kewajaran. Serangan belakangan ini bahkan menewaskan warga sipil yang tidak berdosa dan tidak bersenjata.

Negara kata Hery memiliki kewajiban utama untuk melindungi warganya. Karena itu pemerintah harus segera memastikan siapa pelaku dan melakukan upaya penangkalan.

“Berdasarkan data, harusnya pemerintah bersikap segera memastikan siapa pelaku dan menangkal pelakunya. Kelompok pelaku sudah berkali-kali disebut terlibat dalam penyerangan, tetapi sampai sekarang tidak pernah ditangkap,” katanya.

Hery mempertanyakan keseriusan Pemerintah menangani konflik di Papua. Ia menilai jawaban tidak cukup disampaikan dalam bentuk narasi, tetapi harus dibuktikan dengan aksi nyata. “Seserius apa pemerintah menangani konflik yang terjadi di Papua? Tentu itu jadi tanda tanya yang perlu dijawab pemerintah. Mengingat bahwa Papua merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama dengan daerah wilayah lain di Indonesia,” katanya.

Dia pun meminta Presiden Prabowo lebih intens mengunjungi Papua dan menyelesaikan konflik di sana, ketimbang lebih banyak mengurusi konflik-konflik di luar negeri. “Perlu ada perhatian langsung dari Kepala Negara ke Papua,”katanya.

Dia juga mendorong Pemerintah untuk memaksimalkan penempatan satuan pengamanan dari TNI dan Polri di titik-titik rawan. Sebab, semakin hari tindakan brutal KKB yang menjadikan warga sipil target semakin meningkat,” jelasnya.

Jalankan Tugas Negara

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengatakan penembakan dan pembunuhan oleh KKB di Papua tidak bisa dilihat sebagai aksi kekerasan biasa, karena para korban sedang menjalankan tugas negara untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Pemerintah perlu melihat kejadian tersebut bukan hanya dari sisi operasi keamanan, tetapi juga dari sisi bagaimana negara memastikan masyarakat dan aparat sipil bisa menjalankan aktivitasnya dengan aman.

“Ironis, para korban datang ke masyarakat membawa bantuan, bekerja untuk program pemerintah, justru pulang dalam kondisi yang tidak disangka oleh keluarganya. Jangan sampai pegawai pemerintahan ingin menjalankan di lapangan takut, kalau itu terjadi, yang terganggu bukan cuma keamanan, tapi pelayanan kepada masyarakat,” kata Surokim.

Dalam merespon, Pemerintah perlu berhati-hati agar tidak semakin memperlebar ketegangan dengan masyarakat sipil Papua.

“Tegas pada kelompok bersenjata wajib. Tapi saat yang sama, masyarakat sipil jangan sampai kena dampaknya. Dua hal ini harus berjalan bersama,” katanya.

Peristiwa tersebut juga menjadi pengingat bahwa pembangunan dan distribusi bantuan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengamanan pegawai dan program pemerintah yang menyentuh wilayah rawan konflik.

“Harus ada pola pengamanan yang jelas, terutama untuk pegawai yang memang harus masuk ke daerah-daerah rawan.”

Dia juga mengingatkan agar kasus tersebut tidak dijadikan alasan untuk menggeneralisasi masyarakat Papua. “Yang melakukan kekerasan adalah kelompok bersenjata. Jangan kemudian seluruh masyarakat Papua dicap sama. Itu justru bisa memperburuk keadaan,” tutupnya.