Target Lifting Minyak 2027 Melonjak, Pemerintah Pasang Ambisi Besar

JAKARTA— Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati kenaikan target lifting minyak bumi dalam Asumsi Dasar RAPBN 2027. Target lifting dinaikkan menjadi 612,5 ribu barel per hari (BOPD), dari usulan awal pemerintah sebesar 610 ribu BOPD.

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

Penyesuaian dilakukan setelah DPR mencermati upaya peningkatan produksi dan lifting minyak, khususnya program reaktivasi sumur yang terus didorong Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mengatakan kenaikan target merupakan bentuk optimisme terhadap kinerja hulu migas.

"Hasil pembahasan sebelumnya pemerintah menyampaikan 610 ribu barel per hari. Kami mengusulkan diputuskan menjadi 612,5 ribu barel per hari karena kami melihat upaya-upaya peningkatan lifting oleh SKK Migas yang tidak henti-hentinya," papar Ramson.

Senada, Anggota Komisi XII dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menyatakan persetujuannya. Menurutnya, perubahan target sudah berbasis kajian teknis.

"Terkait asumsi dasar sektor ESDM APBN 2027, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju, terutama terkait penyesuaian lifting dari 610 ribu menjadi 612,5 ribu BOPD yang tentu berbasis pertimbangan dan kajian teknis," ujar Bambang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambut baik usulan DPR tersebut. Pemerintah pun menyetujui target baru lifting minyak bumi sebesar 612,5 ribu BOPD. "Dari apa yang disampaikan masing-masing fraksi, untuk lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari kita setuju," tutur Bahlil.

Kesepakatan itu ditegaskan Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng saat membacakan kesimpulan rapat. "Lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, semua fraksi sudah setuju ya? Setuju," kata Mekeng, disambut serentak oleh peserta rapat.

Selain lifting minyak, rapat juga membahas indikator makro sektor ESDM lainnya dalam RAPBN 2027. Indikator yang disepakati meliputi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 75 per barel, lifting gas bumi, dan Cost Recovery sebesar USD 10,1 miliar.

Bahlil memperkirakan harga minyak mentah bisa bergerak di bawah USD 70 per barel jika kondisi geopolitik global membaik lebih cepat. Kondisi itu dinilai berpotensi menekan belanja subsidi energi.

"Jika geopolitik berakhir cepat, prediksi kami harga akan melandai di bawah 70 dolar AS per barel sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi subsidi," ujar Bahlil.

Efektivitas Anggaran

Dalam kesempatan yang sama, Komisi XII juga menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Namun DPR meminta agar kenaikan anggaran diikuti perbaikan kinerja, khususnya di sektor migas.

Ketua Komisi XII Melchias Marcus Mekeng menekankan indikator utama kinerja Kementerian ESDM adalah kemampuan menjaga lifting minyak.

“Performance-nya itu adalah lifting minyak, karena lifting minyak ini kalau semakin turun, kita harus impor semakin besar dan itu akan memakan anggaran yang semakin besar,” ujar Mekeng.

Ia juga menyoroti kenaikan Cost Recovery di tengah tren penurunan lifting. “Logikanya ya, kalau lifting turun, cost recovery juga mestinya turun, tapi kok naik gitu loh,” tegas politisi Golkar itu.

Menurut Mekeng, dukungan anggaran yang diberikan DPR dan pemerintah harus menghasilkan capaian terukur, bukan sekadar terserap.

Di sisi lain, Komisi XII menekankan anggaran ESDM juga harus diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, terutama peningkatan ketersediaan energi dan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Menanggapi itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan komitmennya menjaga indikator yang telah ditetapkan dalam APBN, termasuk lifting minyak.

“Kami dari Kementerian ESDM berusaha untuk menjaga indikator yang ditetapkan di dalam APBN, ya, termasuk lifting,” ujar Yuliot.

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan ketersediaan energi dan pembangunan infrastruktur kelistrikan agar akses listrik merata ke seluruh pelosok.

“Dalam rangka ketahanan energi kami berusaha untuk meningkatkan ketersediaan energi, termasuk listrik, dan infrastruktur yang terbangun untuk sistem kelistrikan ini akan kita upayakan seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air itu akan mendapatkan aliran listrik,” pungkas Yuliot.