Tak Mau Kecolongan! Pemkab Lombok Timur Perkuat Upaya Turunkan Stunting

LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat melaksanakan rapat koordinasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dalam rangka pembagian wilayah binaan guna memperkuat penurunan stunting 2026.

"Pemerintah daerah terus memperkuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbagai unsur terkait," kata Wakil Bupati Lombok Timur Moh Edwin Hadiwijaya yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur di Lombok Timur, Selasa

Dalam rapat koordinasi itu dibahas penguatan sistem kerja TPPS, termasuk mekanisme pembagian wilayah binaan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan (SK) Bupati Lombok Timur.

"Pembagian wilayah tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pembagian tugas administratif, tetapi juga memperjelas penanggung jawab atau person in charge (PIC) dari setiap OPD dan unsur terkait di wilayah masing-masing," katanya.

Ia mengatakan keberadaan PIC dinilai penting untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi. Setiap OPD diharapkan memiliki personel yang memahami perkembangan program di wilayah binaannya.

"Sehingga informasi dan tindak lanjut dapat berjalan berkesinambungan tanpa terputus meskipun terjadi pergantian perwakilan dalam rapat maupun kegiatan," katanya.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan keterampilan teknis, khususnya dalam penyuluhan, pencatatan data, dan pemantauan secara berkelanjutan.

Dukungan operasional juga menjadi bagian penting, termasuk memastikan ketersediaan logistik, pemberian insentif, serta pelaksanaan koordinasi rutin di tingkat wilayah.

Dalam pelaksanaan program Genting, intervensi dilakukan melalui berbagai pendekatan. Intervensi spesifik antara lain berupa bantuan nutrisi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) atau bahan pangan mentah yang kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia di bawah dua tahun.

Intervensi sensitif mencakup perbaikan infrastruktur dasar, seperti program bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, hingga pembangunan jembatan yang mendukung mobilitas dan akses masyarakat.

"Selain itu, intervensi juga dilakukan melalui pendampingan dan edukasi, antara lain penyuluhan, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala," katanya.

Berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BKKBN, jumlah keluarga berisiko stunting di Lombok Timur mencapai 14.106 keluarga. Dari jumlah tersebut, 11.610 KRS telah terintegrasi.