Pramono Akui Relokasi PKL Kramat Jati Tak Mudah, Ternyata Ini Penyebabnya?

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengakui bahwa relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kramat Jati tidak mudah, namun merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata kawasan sekaligus mengembalikan fungsi jalan.

“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an. Tetapi, untuk membuat penertiban-penertiban yang ada di Jakarta, salah satu hal yang perlu dilakukan pembenahan adalah di Kramat Jati ini,” kata Pramono saat dijumpai di Kramat Jati, Selasa malam.

Dia pun ingin proses penataan ini dilakukan dengan lebih humanis. Untuk itu, sebelum pedagang dipindahkan, pihaknya harus menyediakan tempat yang layak terlebih dulu.

“Ada hal prinsip dalam pendekatan. Menurut saya hal yang prinsip adalah kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan digusur, saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan. Memang prosesnya pasti tidak gampang,” ujar Pramono.

Pemprov DKI  merelokasi 614 pedagang yang selama ini berjualan di sekitar Jalan Pasar Kramat Jati.

Dari sekitar 614 pedagang yang ditata, sebanyak 331 pedagang akan ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7. Kemudian, 193 pedagang ikan dipindahkan ke Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati, 45 pedagang kue ditempatkan di Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya diarahkan ke pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Kendati demikian, Pramono mengakui belum semua pedagang dapat langsung dipindahkan ke lokasi binaan karena keterbatasan tempat. Sebab, lokasi binaan yang tersedia hanya bisa digunakan sekitar 120 pedagang.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan alternatif lokasi tambahan yang tidak jauh dari wilayah Kramat Jati.

Ia meminta rencana tersebut segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Kota Jakarta Timur. Pramono menargetkan, alternatif lokasi tambahan itu selesai dalam waktu tiga minggu.